Daftar Barang yang Kena PPN 12% per 1 Januari 2025, Ada Kulkas hingga Pulsa

Banner Infografis Siap-Siap Kenaikan Tarif PPN di 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang (UU). Artinya, PPN 12%.

PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Diketahui, ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, per 1 Januari 2025, tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen.

Mengutip Pasal 4 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, objek yang dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha

Impor BKP
Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
Ekspor JKP oleh PKP

Berikut adalah sederet jenis barang sehari-hari yang dikenakan PPN 12%:

Barang elektronik: tv, kulkas, smartphone
Pakaian dan barang-barang fashion: pakaian, tas, sepatu
Tanah dan bangunan
Perabotan rumah tangga: kursi, meja, lemari
Makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya
Makanan olahan yang diproduksi kemasan: snack dalam kemasan
Kendaraan bermotor: motor, mobil
Pulsa telekomunikasi
Kosmetik dan Sabun
Perkakas
Uang, emas batangan, dan surat berharga
Produk digital: layanan streaming film & musik, jasa online, penggunaan aplikasi, game

Jasa Kena PPN 12%

Adapun contoh jasa yang dikenakan pajak PPN 12% sebagai berikut:

Jasa layanan jaringan internet: wifi
Jasa boga atau catering
Jasa penyediaan tempat parkir
Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa perhotelan
Jasa pelayanan kesehatan medik
Jasa tenaga kerja
Jasa angkutan umum di darat, air, udara dalam dan luar negeri
Jasa kesenian dan hiburan
Jasa pendidikan
Jasa keagamaan
Jasa asuransi (kecuali jasa penunjang asuransi termasuk agen, penilai kerugian, dan konsultansi asuransi)
Jasa pelayanan sosial
Jasa keuangan
Penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya >6.600 watt juga dikenakan pajak PPN 12%

2 dari 2 halaman

Semua Buku Bebas PPN, Kecuali yang Mengandung Pornografi

Ilustrasi toko buku. (dok. mohamed_hassan/Pixabay/Tri Ayu Lutfiani)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa semua buku, baik cetak maupun digital, dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, pengecualian berlaku untuk buku yang melanggar hukum, seperti yang mengandung unsur diskriminasi, pornografi, atau bertentangan dengan Pancasila.

“Sesuai dengan PMK Nomor 5/PMK.010/2020, semua buku pelajaran umum, termasuk cetak dan digital, bebas dari PPN,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, dikutip Rabu (27/11/2024).

Dwi menambahkan, jika sebuah buku dianggap melanggar hukum, hal itu harus dibuktikan melalui keputusan pengadilan.

“Tanpa putusan pengadilan, semua buku tetap bebas PPN,” tegasnya.

Buku yang Bebas PPN

Dalam Pasal 1 PMK 5/2020, buku didefinisikan sebagai karya tulis atau gambar yang diterbitkan dalam bentuk cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang tidak berkala.

Pasal 2 aturan tersebut menjelaskan bahwa jenis buku yang bebas PPN mencakup:

Buku pelajaran umum,
Kitab suci, dan
Buku pelajaran agama.

Buku pelajaran umum didefinisikan sebagai buku yang digunakan dalam pendidikan formal, seperti pendidikan umum, kejuruan, dan agama, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017.

Buku lain yang mengandung unsur pendidikan juga termasuk dalam kategori ini, selama tidak melanggar nilai-nilai Pancasila atau memuat unsur negatif seperti diskriminasi, pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.

Momen Pilkada Serentak 2024, LRT Jabodebek Terapkan Pola dan Tarif Akhir Pekan

Karyawan mengamati pergerakan harga saham di MNC Sekuritas, Jakarta, Selasa (19/11/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Para penumpang melihat papan elektronik yang menampilkan penerbangan yang dibatalkan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu 13 November 2024. (SONNY TUMBELAKA/AFP)

PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
PPN 12%
barang
Barang ke PPN
Pajak Pertambahan Nilai