Usai Nyoblos Pilkada 2024, Erick Thohir dan Maruarar Cek Apartemen TOD di Depok hingga Manggarai

Pada kesempatan sama, Erick Thohir menyatakan komitmen perusahaan BUMN akan terus berkolaborasi dalam program yang dijalankan pemerintah. Namun, ia meminta agar kerjasama tersebut bisa turut dipayungi dengan regulasi yang pasti. Supaya pihak swasta bisa turut ikut serta. 

"Tentu kami sebagai Kementerian BUMN, Kita kementerian korporasi, bukan regulasi. Memang banyak sekali beberapa pemikiran yang selama ini kita coba dorong. Tapi yang paling penting adalah regulasi. Kalau pihak BUMN saja kena isu regulasi, apalagi pihak swasta," tuturnya.

Selepas dari Depok, seluruh rombongan lanjut ke titik berikutnya di Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dengan menaiki KRL Commuter Line Jabodetabek dari Stasiun Pondok Cina. Kunjungan berakhir di Stasiun Manggarai. 

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan Perum Perumnas untuk tidak lanjut program 3 juta rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, dalam pembangunan dan penyediaan rumah rakyat diperlukan analisis lokasi yang cukup. Sehingga rumah yang sudah dibangun dipastikan terhuni.

"Tempatnya di mana, siapa yang paling cocok tinggal di situ, jika menjadi milik berarti konsepnya berbeda, sehingga perlu analisis untuk pengambilan keputusan. Karena di satu sisi ada banyak orang yang tidak memiliki rumah atau tidak layak, sedangkan terdapat rumah layak dengan lokasi yang bagus tapi tidak dihuni," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

Sebagai tidak lanjut, Kementerian PKP juga membahas alternatif groundbreaking dan peresmian Program 100 Hari. Rencananya dalam kurun waktu dua bulan ke depan terdapat 12 peresmian perumahan.

Rencana peresmian tersebut terbagi menjadi 6 peresmian di Desember 2024 yang berlokasi di Medan, Jakarta, Bogor, Palembang, Bandung, dan Tangerang Selatan. Lanjut 6 peresmian di Januari 2025 yang berlokasi di Jakarta, Medan, Palembang, Bogor, Karawang dan Depok.

"Lokasi-lokasi peresmian tersebut terdiri Kawasan Orientasi Transit (TOD), Perumahan Skala Besar, Hunian Berimbang, Urban Renewal, Hunian Transmigran, Green Housing serta Rent to Own," terang Fahri Hamzah.

Terkait ketersediaan lahan serta rumah siap huni, Dirut Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan, saat ini Perumnas memiliki sekitar 7.063 unit rumah siap huni yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTT.

Selain itu, terdapat lahan yang siap dikerjasamakan (quick win) dengan total luas sekitar 344 Ha yang tersebar di 33 lokasi.

"Pada prinsipnya, Perumnas siap apapun yang tugaskan pada pemerintah" ujar Direktur Utama Perumnas dalam menanggapi tantangan program 3 Juta Rumah," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024). Salah satu poin utama pembahasan terkait alokasi anggaran 2025.

Seperti diketahui, Kementerian PU mengantongi anggaran 2025 sebesar Rp 116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun, alokasinya harus dibagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang juga instansi pecahan dari Kementerian PUPR.

"Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin. PUPR Rp 116 (triliun), tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR. Tetap masih (sama), angkanya enggak berubah," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seusai pertemuan dengan Wamenkeu dan jajarannya, Senin (18/11/2024).

Alokasi Anggaran

Adapun secara alokasi, Kementerian PKP mendapat jatah Rp Rp 5,078 triliun di 2025. Besaran pagu tersebut sempat dipertanyakan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Lantaran terlalu minim untuk bisa mendukung program 3 juta rumah.

Maruarar lantas meminta tambahan dana sebesar Rp 48,4 triliun. Merespons itu, Diana mempersilakan Kementerian PKP usul tambahan anggaran langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Kalau anggaran yang kemarin untuk Perumahan kan cuman Rp 5 triliun. Sisanya nanti minta sendiri. Proses, usulan mulai tanggal 2 Januari (2025), bukan sekarang," ujar Diana