Kembangkan Kawasan Transmigrasi, Pemerintah Putar Otak Cari Investasi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Transmigrasi mencatat, saat ini terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 153 kawasan di antaranya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah.

Dari jumlah tersebut, diprioritisasi kembali menjadi 45 kawasan yang masuk dalam rencana panjang jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman mengatakan, pihaknya akan meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kawasan percontohan terlebih dahulu. Dengan harapan akan mempermudah masuknya investasi di masa mendatang.

"Ke depan, kita perlu diskusikan dengan lebih sentralistik, mengenai kawasan yang akan menjadi percontohan program transmigrasi. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, kita targetkan investor dapat melihat secara langsung kawasan transmigrasi percontohan yang ideal dan baik, sebelum akhirnya berinvestasi ke kawasan transmigrasi lain," ujarnya dalam pertemuan bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menteri PU Dody Hanggodo mengutarakan, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029, terdapat beberapa penugasan yang harus dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Termasuk, Kementerian Transmigrasi.

"Ada beberapa tugas yang harus kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Transimgrasi, khususnya untuk menyiapkan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi transmigrasi yang telah ditetapkan. Dengan kehadiran bapak Menteri Transmigrasi dan jajaran, kami harap ada detail dan arahan lebih lanjut supaya bisa bersinergi dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait dukungan infrastruktur jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional.

"Pengalaman kami dengan Kemeterian Pertanian, kami membentuk Satuan Tugas (satgas) yang akan menangani jaringan irigasi bagi lahan pertanian. Saat ini, kami sedang meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mendetailkan kerja sama tersebut," imbuh Dody.

"Kalau boleh, kami juga butuh tim kecil dari Kementerian Transmigrasi yang akan mendetailkan kebutuhannya seperti apa, dan perkiraan jumlah anggaran yang bisa dialokasikan," pintanya.