Menko Zulkifli Hasan Ingin Bulog Jadi Lembaga Lebih Kuat, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap peran penting transformasi Perum Bulog. Ketika di bawah Presiden Prabowo Subianto nantinya, Bulog disebut bisa menjadi lembaga yang lebih kuat.

Dia mengatakan, usai rapat koordinasi perdana soal transformasi Bulog, berikutnya pembahasan dilakukan di instansi masing-masing yang terkait. Misalnya ada Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Tentu juga akan minta masukan, timnya banyak tadi Pak ya, timnya sudah ada beberapa yang lalu, itu juga tentu kita akan diskusi panjang, terbatas mungkin, melakukan pendalaman karena kita ingin Bulog itu betul-betul kuat tetapi juga bisa jalan," kata Zulkifli di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (28/11/2024).

Salah satu yang dibahas yakni soal landasan hukum perubahan status Bulog tadi. Dia ingin Bulog ke depan menjadi lembaga yang kuat, utamanya untuk menopang program prioritas Presiden Prabowo Subianto berupa swasembada pangan.

"Jangan nanti kuat tapi enggak bisa jalan, kita ingin kuat tetapi juga bisa jalan. Semua ini dalam rangka untuk saudara-saudara mencapai program unggulan atau program prioritas yang disampaikan Bapak Presiden," ujar dia.

"Kita harus swasembada pangan, sebagian negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan ini," ia menambahkan.

Mantan Menteri Perdagangan ini pun mengaku optimistis target swasembada pangan pada 2027 nanti bisa dicapai. Mulanya, swasembada pangan ditarget bisa dicapai pada 2029.

"Yang tadinya 2029, maju 2028, maju lagi 2027. Tapi insyaallah karena Presiden sudah memerintahkan, menyampaikan di G20, APEC, dan di depan gedung MPR, tim semua ini siap, mudah-mudahan kita 2027 itu bisa," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Bahasan Perdana

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024). (Maulandy/Liputan6.com)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap kabar terbaru dalam proses transformasi Bulog. Salah satunya membahas mengenai landasan aturan agar Bulog bisa berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas rancangan awalnya di Kantor Perum Bulog, Jakarta. Menko Zulkifli mengatakan rapat perdana Kementerian/Lembaga ini jadi tindak lanjut perintah Prabowo.

"Tadi memang banyak diskusinya karena ini baru rapat pertama," kata Zulkifli di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (28/11/2024).

Soal landasan aturan juga jadi salah satu poin kajian. Mengingat perlu adanya perubahan kelembagaan Bulog dari perusahaan BUMN menjadi satu lembaga otonom di bawah Presiden. Ada usulan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru atau mengubah undang-undang (UU).

"Antara lain misalnya ini apakah transformasi Bulog ini melalui perpres atau merubah undang-undang," ujar dia.

Tunggu Proses

Dia menuturkan, jika skema penerbitan Perpres, makan prosesnya akan lebih singkat ketimbang mengubah isi undang-undang. "Tadi kalau cepat Perpres, kalau lama undang-undang," ucapnya.

Kendati pembahasan akan dilakukan di beberapa intansi terkait Bulog, Zulkifli enggan mengungkap kapan proses transformasi ini bisa selesai.

"Kapan selesai? Lebih cepat lebih baik," pungkasnya.

Beberapa kementerian/lembaga yang ikut Rpaat Koordinasi Transformasi Bulog di antaranya Kemenko Bidang Pangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN RB, hingga Kementerian Keuangan.

3 dari 4 halaman

Zulkifli Hasan Jamin Stok Beras Cukup Buat Natal dan Tahun Baru 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pasokan beras melimpah jelang Nataru (dok: Tira)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok beras cukup untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Harga bahan pokok pun disebut masih dalam kondisi stabil.

Hal ini diungkap Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Natar, Lampung Selatan. Menurutnya, cadangan beras yang dikuasai pemerintah cukup menghadapi hari besar nasional.

"Aman (stok beras untuk Nataru)," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan stok beras cukup. Untuk itu dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait stok pangan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Stok beras nggak usah khawatir ada 2 juta jadi aman stok Natal dan Tahun Baru. Pakan makan cukup," tutur Zulkifli Hasan.

Pada saat yang sama, dia memastikan saat ini harga-harga kebutuhan bahan pokok masih cenderung stabil.

"Sementara harga masih stabil," ujar Zulkifli Hasan.

4 dari 4 halaman

Pangkas Aturan Pupuk Subsidi

Kementan Targetkan 8,2 Juta Hektare Sawah untuk 20 Juta Ton Beras — Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap pemangkasan alur regulasi bagi pupuk subsidi. Mulai tahun depan, para petani tak perlu lagi menunggu surat keputusan kepala daerah.

Harapannya, Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi bisa rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, aturan baru yang mempermudah petani bisa berlaku mulai 2025.

“Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dulu, persetujuan Camat, persetujuan Bupati, persetujuan Gubernur, persetujuan Menteri Perdagangan, persetujuan Menteri Pertanian, persetujuan Menteri Keuangan, rumit,” ujar Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

Distribusi Langsung ke Petani

Dia menyebut Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (Gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

“(Regulasi) pupuk kita pangkas. SK Kementan berapa yang diperlukan, langsung (dari) Pupuk Indonesia, langsung gapoktan, insyaallah,” tegas Zulhas.

Oleh karena itu, kata Zulkifli, jika ada ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani, penelusurannya tak perlu berbelit. Hanya ada dua aspek yang terlibat, yakni produsen dan Gapoktan.

“Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk (Indonesia) yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.