Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan terkait skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran, termasuk bagi pengemudi ojek online (ojol), masih dalam tahap penggodokan.
Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai kriteria penerima subsidi untuk pembelian Pertalite.
Baca Juga
Formulasi Subsidi Energi Sedang DirumuskanMenurut Bahlil, pemerintah sedang menyusun formula subsidi energi, baik untuk BBM maupun listrik, dengan tujuan utama memastikan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat.
Advertisement
“Yang jelas, kita akan membuat semua adil,” ujar Menteri ESDM di Jakarta dikutip dari ANTARA, Jumat (29/11/2024).
Pihaknya telah melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan kini menunggu data penerima subsidi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan penerima yang benar-benar membutuhkan.
Pengemudi Ojol Tidak Masuk Kriteria Awal
Bahlil sebelumnya mengisyaratkan bahwa pengemudi ojol kemungkinan tidak masuk daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran.
Hal ini karena kendaraan yang mereka gunakan tergolong untuk usaha, sementara subsidi lebih difokuskan pada transportasi publik.
Skema Subsidi Campuran untuk Efisiensi
Salah satu opsi yang dikaji adalah formula campuran (blending subsidy), di mana sebagian subsidi diberikan langsung kepada barang (BBM), sementara sisanya disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut Bahlil, skema ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Hapus Subsidi BBM, Jakarta Diusulkan Jadi Tempat Percontohan
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, sepakat jika subsidi BBM untuk produk seperti Pertalite (RON 90) dihapus. Implementasi kebijakannya bisa dimulai secara bertahap dari Jakarta.
Djoko mengatakan, pengembangan moda angkutan umum jadi salah satu syarat utama jika Indonesia benar-benar ingin menjadi negara maju. Namun, motor sejauh ini masih jadi kendaraan paling banyak dipakai dan disukai masyarakat Indonesia.
"Kita sudah kebablasan sepeda motor. Sepeda motor kita sudah 84,5 persen. Harus ada moratorium untuk sepeda motor, di daerah tertentu," seru Djoko saat berbincang dengan Liputan6.com di KSPN Danau Toba, dikutip Sabtu (23/11/2024).
Di sisi lain, ia sebenarnya melihat masyarakat Indonesia bisa diajak berpindah ke angkutan umum sebagai moda utama transportasinya. Sebagai contoh warga Jakarta, yang kini dimudahkan dengan adanya moda trasnportasi umum terintegrasi.
"Paling gampang saya bilang Jakarta. Jakarta angkutan umum sudah meng-cover 89,5 persen. Negara maju dunia juga gitu. Artinya sudah sanggup lah dia. Jalan di Jakarta 500 meter, dapat angkutan umum," kata Djoko.
Sayangnya, warga Jakarta juga masih banyak bergantung pada sepeda motor. Djoko menyebut, hanya sekitar 10 persen saja dari populasi yang mau beralih ke transportasi umum, lantaran sudah terlalu nyaman dengan sepeda motor.
Kondisi ini diperkuat oleh masih besarnya suntikan subsidi BBM untuk beberapa produk bahan bakar yang banyak dipakai, semisal Pertalite. Alhasil, sepeda motor masih banyak dipakai lantaran lebih praktis, dan untuk beberapa kelompok, secara ongkos jauh lebih hemat daripada menggunakan transportasi umum.
"Subsidi BBM kita itu 93 persen dikonsumsi oleh orang mampu. Saya enggak bilang orang kaya loh. Orang mampu berarti tidak berhak, tidak kaya, tapi mampu beli sepeda motor," ujar Djoko.
"Itu harus dihilangkan untuk subsidi motornya. Harus Jakarta dulu (sebagai pilot project). Nanti baru kota lainnya, jadi bertahap," pinta dia.
Advertisement