Panen Perdana, Program Pertanian Ini Bantu RI Jaga Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah dan PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) terus bersinergi dalam meningkatkan produksi pangan melalui Farmer Engagement Program (FEP). Program tersebut dinilai efektif dalam membantu petani meningkatan usaha taninya, yang tujuan utamanya mendukung program pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap kerjasama (dengan WPI) ini dapat terus ditingkatkan, baik dalam pembinaan maupun luas arealnya, sehingga lebih banyak petani Blora yang dapat terfasilitasi dalam peningkatan usaha taninya," kata Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Ngaliman dikutip Minggu (1/12/2024).

Panen raya bersama tersebut merupakan kerjasama dengan Pemkab Blora, Polri, Kelompok Tani Saribakti Kelurahan Tambakkromo, WPI, dan Wilmar Chemical Indonesia (WCI) yang memproduksi Pupuk Mahkota.

Program FEP yang dimulai akhir 2023 ini menunjukkan hasil positif. Pada lahan yang mengikuti rekomendasi budidaya FEP, produktivitas gabah kering panen (GKP) mencapai 10,5 ton per hektare, meningkat satu ton dibandingkan dengan metode tradisional.

Menurut Ngaliman, Pemkab Blora mengapresiasi program pendampingan tersebut karena memberi manfaat kepada petani dan sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

"Sinergi yang baik antara Wilmar bersama Pemkab Blora dan Polri merupakan bentuk nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani," tutur dia.

2 dari 4 halaman

Kesejahteraan Petani

PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) terus berkomitmen menjalin kemitraan dengan petani padi melalui Farmer Engagement Program (FEP). Hingga Februari 2024, luas lahan kemitraan dengan petani mencapai 20 ribu hektare (ha), tersebar di 19 kabupaten di Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur WPI Saronto mengatakan, keberhasilan kemitraan FEP tidak terlepas dari peran berbagai pihak, terutama pemerintah dan petani yang turut mempromosikan program tersebut. Pihaknya berharap luas lahan yang bergabung dalam FEP di Blora dapat meningkat dua kali lipat menjadi 800 hektare tahun depan.

"Panen perdana ini semoga menjadi awal dari panen-panen sukses berikutnya," tutur Saronto.

Dia menambahkan, tujuan utama FEP adalah meningkatkan kesejahteraan petani padi melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian.Sejak dimulai pada 2021, FEP telah mencakup lebih dari 20 ribu hektare lahan di Jawa dan Sumatera. Program ini terus berkembang dengan dukungan pemerintah daerah, petani, dan perusahaan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

"Kemitraan ini merupakan bukti dari keberhasilan kerjasama dari permintah, petani, dan perusahaan," katanya.

3 dari 4 halaman

Perdana, RI Ekspor Produk Sawit ke Eropa Pakai Dasbor Nasional

Wilmar mendampingi 1.500 petani swadaya dari lima koperasi kelapa sawit di Siak, Riau dalam meraih sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). (Istimewa)

Sebelumnya, PT Wilmar Nabati Indonesia, anak perusahaan Wilmar International Limited, menjadi yang pertama melakukan ekspor Hydrogenated Palm Oil (HRPO) yang diproses dari buah sawit yang dipasok dari PT Bumi Sawit Kencana (BSK) I & II Estate dan PT Karunia Kencana Permai Sejati (KKP) I Estate, Kalimantan Tengah.

Ekspor ini merupakan pengiriman pertama melalui proses yang disetujui dan difasilitasi dalam rangkaian piloting Dasbor Nasional Indonesia, sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kementerian Pertanian dan dioperasikan oleh PT Surveyor Indonesia.

Dasbor Nasional merupakan jawaban dari Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit besar untuk memvalidasi rantai pasok, legalitas, dan ketelusuran dari komoditi ekspor yang berasal dari Indonesia.

Pengiriman PT Wilmar Nabati Indonesia telah mematuhi dengan peraturan Pemerintah Indonesia melalui Dasbor Nasional dan persyaratan legalitas dan ketelusuran dari European Union Deforestation Regulation (EUDR) saat melalui Dasbor Nasional.

4 dari 4 halaman

Komunikasi Persyaratan EUDR

Dasbor Nasional awalnya dikonseptualisasi pertama kali oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan dioperasikan oleh PT Surveyor Indonesia di bawah koordinasi Sekretariat Dasbor Nasional Kementerian Pertanian.

Ini merupakan upaya multi-pihak yang bertujuan untuk mengelola komunikasi persyaratan EUDR antara Indonesia dan competent authority di Uni Eropa, dan persyaratan pasar global lainnya, seperti UK Due Diligence, US Forest Act, Green China, dan utamanya untuk perbaikan tata kelola data perkebunan nasional. Dasbor Nasional akan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia.

“Ekspor yang dilakukan oleh Wilmar dibawah skema Dasbor Nasional ini merupakan contoh yang baik dalam implementasi Dasbor Nasional untuk ekspor ke Eropa karena Wilmar berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan pernyataan legalitas dari pemerintah yang disebut National Dashboard Notes yang akan menjadi dokumen tambahan persyaratan ekspor ke Uni Eropa, dimana pemerintah akan ikut mengawal dan menjamin produk dari Indonesia sehingga bisa diterima Uni Eropa sebagai bagian dari penerapan EUDR untuk produk kelapa sawit nasional,” ujar Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Prayudi Samsuri, Senin (7/10/2024).

Manfaatkan Lahan Tidur, Kodim 0508 Depok Bersama Pelajar Panen Cabai Merah