Kemenkeu, Bappenas dan PANRB Jadi Ujung Tombak 48 Kementerian Baru Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebutkan, saat ini Indonesia di tengah upaya besar untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan.

Sebagai strategic triangle, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB memiliki peranan yang krusial dalam transformasi tata kelola. Untuk memastikan roda pemerintahan dengan 48 kementerian baru selalu relevan.

Dikatakan, untuk mendukung Asta Cita, Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara telah diubah. Sehingga saat ini jumlah kementerian ada 48 Kementerian.

"Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja. Kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja, karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagiamana mengorkestrasinya," ujar Rini dalam Forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut dia, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB merupakan strategic triangle melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.

Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, Rini menjabarkan, penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan (G2G). Dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri PANRB.

"Dari 48 kementerian ini, ternyata ada tiga kementerian yang memang akan menjadi strategic tianglenya Presiden. Ini merupakan salah satu pola yang diubah oleh Presiden Prabowo supaya tata kelola yang akan dibangun dalam reformasi birokrasi ini bisa kita lakukan," jelasnya.

Rini turut menjelaskan penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan (G2G). Ketiga kementerian tersebut memiliki peranan yang penting. Seperti Kementerian PPN/Bappenas yang akan menjaga kesinambungan dan konsistensi dari prioritas nasional.