Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025, Jadi Solusi Atasi Kesenjangan?

Heru Purnomo melanjutkan, menengok dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, kenaikan anggaran untuk gaji guru di 2025 hanya sekitar Rp 16,7 triliun.

Sehingga, Heru menilai anggaran pemerintah tidak akan mungkin bisa mengakomodasi kenaikan 1 kali gaji guru ASN, plus tunjangan profesi guru non-ASN, bahkan hanya untuk yang sudah tersertifikasi.

"Kalau seandainya double, itu uang dari mana? Sementara anggarannya tahun yang lalu itu Rp 64,9 triliun. Kemudian di tahun 2025 nanti ada peningkatan Rp 16,7 triliun. Sehingga menjadi Rp 81,6 triliun," bebernya.

"Kalau seandainya di 2025 mereka yang sudah dapat, dapat lagi, berarti dapat double, kan Rp 128,8 triliun. Sementara anggarannya cuma Rp 81,6 triliun. Ini kan jelas enggak mungkin," tegas Heru.

Menyikapi isu kenaikan gaji guru 2025 yang sudah marak beredar luas dan disalahartikan, FSGI lantas meminta kepada Prabowo dan pemerintah untuk membuat pemahaman lanjutan terkait hal tersebut.

"Oleh karena itu, untuk meluruskan persepsi, maka FSGI mendesak pemerintah segera mengklarifikasi secara resmi terkait kebijakan kenaikan gaji guru, mengingat dampaknya sangat luas," pinta Heru.

Lebih lanjut, ia menyebut rencana pemerintah yang masih perlu didorong adalah perbaikan kesejahteraan kepada guru honorer murni, yang kemungkinan akan mendapatkan bantuan kesejahteraan.

"Hendaknya jangan berupa bantuan temporer seperti BLT. Namun ditetapkan sesuai astacita Pak Prabowo berupa upah minimum guru yang berlaku umum seperti Upah Minimum Regional tenaga kerja," ungkapnya.

"Untuk meluruskan persepsi, maka FSGI mendesak pemerintah segera mengklarifikasi secara resmi terkait kebijakan kenaikan gaji guru, mengingat dampaknya sangat luas," pungkas Heru.

Sudah Ditunggu Sejak Lama

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, kenaikan gaji guru ini merupakan sesuatu yang sudah ditunggu sejak lama dan bisa dikatakan terlambat.

"Apa yang dilakukan merupakan upaya untuk memperlakukan para guru secara lebih fair, terutama terkait kesejahteraan mereka,” kata Wijayanto kepada Liputan6.com, Senin (2/12/2024).

Wijayanto menambahkan kenaikan gaji ini belum memadai, karena belum menyentuh guru honorer, guru swasta yang belum bersertifikat, dan tenaga pendidikan non guru. Menurut Wijayanto, idealnya suatu saat nanti kesejahteraan mereka juga diperhatikan.

Terkait dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Wijayanto menyebut tak kebijakan harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Wijayanto menuturkan, kenaikan gaji untuk guru ini tentunya memiliki dampak bagi anggaran pemerintah, terutama di tengah situasi fiskal tanah air yang masih mengkhawatirkan.

"Dampak bagi anggaran pemerintah sekitar Rp 16,7 triliun, seperti disampaikan oleh Menteri. Nilai tersebut, kendati pun relatif tidak besar, tetapi sangat berdampak mengingat situasi fiskal kita di tahun 2024, 2025 dan 2026 masih sangat mengkhawatirkan," ujar dia.

Dia menilai, perlu kreativitas dalam mendongkrak penerimaan, sehingga kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini bisa lebih diperhatikan ke depan.

Sedangkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, hal ini belum mampu menyelesaikan masalah utama soal kesenjangan guru.

"Guru ASN apalagi sudah tersertifikasi, itu kan sudah sejahtera, rata-rata mereka punya rumah punya mobil. Mengapa ditambah lagi gajinya?," kata dia dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Menurut Ubaid, masih banyak guru non ASN kemudian belum tersertifikasi yang nasibnya belum jelas.

"Gaji mereka buat makan saja tidak cukup, apalagi untuk keperluan lainnya. Ini mestinya yang diprioritaskan, bukan sebaliknya," jelas dia.

Ubaid menegaskan, kebijakan ini benar ditunaikan di 2025, maka kesenjangan kesejahteraan guru kian melebar. Kebijakan ini lebih kental nuansa politisasi daripada keberpihakannya pada guru.

Menurut Ubaid, jika mengikuti janji pemerintah untuk kesejahteraan guru honorer, angin surga selalu berhembus dari masa ke masa. Tapi, hingga kini pun tak jelas ujung pangkalnya. Mereka masih terlilit berbagai masalah.

"Jika bemar ingin menyelesaikan problem guru, maka mereka yang paling rentan dan terdiskriminasi itulah yang harus didahulukan," kata Ubaid.

Ubaid menegaskan, guru yang paling rentan berstatus non ASN dan belum tersetifikasi. Menurutnya, hal ini yang diproritaskan.

"Bukan malah disepelekan. Misalnya, di lingkungan madrasah, guru yang masuk kategori ini mencapai 94 persen. Mana tanggung jawab pemerintah, yang dalam UU guru dan dosen, harus menjamin perlindungan profesi dan kesejahteraan untuk semua guru, tanpa terkecuali?" jelasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga bersuara. Ia sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji guru pada 2025, baik untuk guru ASN maupun honorer. Puan pun berharap kebijakan kenaikan gaji tersebut dapat meningkatkan semangat para guru.

"Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” ungkapnya.

Puan menyoroti adanya data yang menyebut kesejahteraan yang kurang mengakibatkan 55,8% guru memiliki pekerjaan sampingan, serta 79,8% guru memiliki utang. Bahkan riset NoLimit mengungkap, 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal berprofesi sebagai guru.

Untuk itu, Puan mendorong Pemerintah tidak melupakan nasib guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari kata cukup.

“Harapan kita bersama adalah agar para guru-guru yang berperan dalam mencetak bibit unggul Indonesia dapat hidup dengan nyaman, baik yang PNS, PPPK, dan honorer. Agar mereka tidak lagi dipusingkan karena masalah utang,” tuturnya.

Puan pun mengapreasiasi guru-guru yang mayoritas terus berdedikasi mengajar hingga pensiun meski dengan penghasilan yang pas-pasan. Menurutnya, jiwa patriot memang selalu mengalir dari darah seorang guru.

“Penting untuk dipahami bahwa kesejahteraan yang baik pastinya akan meningkatkan motivasi dan produktivitas guru. Hal ini-lah yang akan berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah,” terang Puan.