Darurat Militer Dicabut, Won Korea Selatan Kurangi Koreksi terhadap Dolar AS

Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon telah menemui jalan buntu dalam negosiasi dengan Partai Demokrat yang beroposisi liberal mengenai rancangan anggaran 2025.

Pria berusia 63 tahun itu mulai menjabat pada Mei 2022 tak lama setelah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih suara paling tipis dalam sejarah negara tersebut. Kebijakan luar negerinya didominasi oleh sikap garis keras terhadap Korea Utara, sementara Yoon juga berupaya untuk memperkuat hubungan dengan AS dan Jepang.

Kantor Berita Yonhap Korea Selatan melaporkan bahwa sejumlah orang telah berkumpul di depan Majelis Nasional negara tersebut pada dini hari waktu setempat.

Panglima darurat militer Korea Selatan, Jenderal Angkatan Darat Park Ahn-soo, mengatakan sebelumnya beberapa tindakan akan mulai berlaku mulai pukul 11 ​​malam waktu untuk menjaga demokrasi liberal dan melindungi keselamatan rakyat dari kekuatan anti-negara yang mengancam untuk menggulingkan Republik Korea.

Park mengatakan semua kegiatan politik dan tindakan apa pun yang menolak atau berupaya menggulingkan sistem demokrasi liberal akan dilarang.

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) mengumumkan darurat militer.

Ia menyebut pihak oposisi di negara itu mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara dan ingin melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.

Yoon menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi dan berjanji untuk membasmi kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional, demikian dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (3/12/2024).

Belum jelas bagaimana langkah-langkah tersebut akan mempengaruhi pemerintahan dan demokrasi di negara tersebut.

Belum lama ini Presiden Yoon telah berjuang untuk mendorong agendanya melawan parlemen yang dikendalikan oposisi sejak menjabat pada 2022.

Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif dan dipimpin Yoon mengalami kebuntuan dengan pihak oposisi yang liberal, Partai Demokratik, terkait RUU anggaran tahun depan.

Presiden Yoon juga telah menolak seruan untuk melakukan investigasi independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat tinggi. Hal ini lantas memicu kecaman keras dari saingan politiknya.

Partai Demokrat di Korea Selatan juga dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan para anggota parlemen setelah pengumuman Presiden Yoon.