Bank Sentral Korea Selatan Gelar Rapat Dewan Luar Biasa Tanggapi Darurat Militer

Keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menetapkan status darurat militer telah menimbulkan beragam dampak sosial, politik, dan ekonomi. Langkah drastis ini diambil sebagai respons terhadap ancaman internal yang disebut sebagai kekuatan anti-negara yang berpotensi menggulingkan pemerintahan. Kebijakan ini mengatur pembatasan ketat terhadap kebebasan politik, demonstrasi, hingga pengawasan penuh terhadap media.

Dekrit ini diumumkan oleh Jenderal Park An-su, yang ditunjuk untuk memimpin komando darurat, pada 3 Desember 2024 pukul 23.00 waktu setempat. Dampaknya, aktivitas politik hingga penerbitan media berada di bawah kendali penuh pemerintah, menandai perubahan besar dalam dinamika demokrasi Korea Selatan.

Langkah ini diambil dengan alasan melindungi demokrasi liberal dan keselamatan publik, namun berbagai pihak mempertanyakan dampaknya terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah sejumlah dampak yang timbul dari adanya kebijakan darurat militer di Korea Selatan, dirangkum Liputan6, Rabu (4/12).

Langkah darurat militer di Korea Selatan bukan tanpa alasan, meskipun menuai banyak kontroversi. Keputusan ini diambil untuk menghadapi ancaman kekuatan anti-negara yang dituding memiliki niat subversif terhadap pemerintahan Republik Korea. Pemerintah berargumen bahwa darurat militer adalah upaya terakhir untuk memastikan stabilitas nasional dan mencegah kekacauan sosial yang lebih luas.

Ancaman yang dimaksud terkait dengan meningkatnya aktivitas kelompok yang disebut-sebut berupaya menggulingkan pemerintahan secara ilegal. Dalam konteks ini, darurat militer bertujuan untuk menciptakan situasi terkendali di mana aktivitas politik yang dianggap mengancam dapat dibatasi atau dihentikan sepenuhnya.

Selain itu, darurat militer digunakan untuk melindungi demokrasi liberal yang menjadi fondasi sistem pemerintahan Korea Selatan. Namun, banyak yang mengkritik langkah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama karena melibatkan pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul. 

Penerapan darurat militer mencakup pelarangan total terhadap semua aktivitas politik, termasuk kegiatan partai politik, majelis nasional, dan unjuk rasa. Kebijakan ini langsung berdampak pada pembatasan ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, baik di jalan maupun melalui forum politik resmi.

Demonstrasi dan aksi protes, yang biasanya menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi, kini dianggap sebagai tindakan ilegal. Selain itu, pembentukan organisasi politik baru juga dilarang selama status darurat militer diberlakukan, membatasi segala bentuk oposisi atau kritik terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Situasi ini telah memicu kekhawatiran bahwa Korea Selatan dapat menuju sistem otoriter, meskipun alasan resmi darurat militer adalah untuk melindungi demokrasi. Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik internasional, yang menilai kebijakan ini dapat menciptakan preseden buruk bagi demokrasi di kawasan.