Rupiah Perkasa di 15.900 terhadap Dolar AS Setelah Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali dibuka melemah pada perdagangan antarbank di Jakarta, Rabu pagi (4/12/2024). Rupiah turun 28 poin atau 0,18 persen menjadi 15.974 per dolar AS dari posisi sebelumnya 15.946 per dolar AS.

Pelemahan ini terjadi di tengah pergerakan mata uang kawasan Asia yang beragam. Yen Jepang mencatat pelemahan terdalam dengan penurunan 0,21 persen, diikuti baht Thailand yang terkoreksi 0,09 persen dan dolar Singapura yang melemah 0,04 persen. Dolar Hong Kong juga turun tipis 0,006 persen terhadap dolar AS.

Won Korea Selatan Cetak Penguatan Signifikan

Sementara itu, won Korea Selatan mencatat penguatan terbesar di Asia dengan lonjakan 0,9 persen. Kenaikan ini terjadi setelah mata uang tersebut sempat menyentuh level terendah dalam dua tahun terakhir.

Selain won, peso Filipina juga menguat sebesar 0,3 persen, diikuti dolar Taiwan yang naik 0,11 persen. Yuan China terapresiasi 0,06 persen, sedangkan ringgit Malaysia mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,007 persen terhadap dolar AS.

Sentimen Global Pengaruhi Pergerakan Mata Uang Asia

Pergerakan beragam ini mencerminkan pengaruh sentimen global terhadap mata uang kawasan.

Faktor seperti kebijakan moneter dari bank sentral utama dunia, kondisi perdagangan internasional, dan perkembangan ekonomi global menjadi katalis yang memengaruhi nilai tukar di pasar Asia.

Dengan pelemahan pagi ini, pelaku pasar diperkirakan akan mencermati data ekonomi terbaru dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas rupiah.

Pergerakan nilai tukar rupiah dalam waktu dekat juga akan bergantung pada dinamika dolar AS di tengah ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed.

Sebelumnya, para demonstran marah dan berkumpul di luar gedung parlemen Korea Selatan saat salju turun. Mereka menggigil dalam suhu yang membeku dan tidak percaya pada keputusan Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer Korea Selatan pertama di negara itu dalam lebih dari empat dekade pada Selasa 3 Desember 2024.  

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (4/12/2024) hanya beberapa jam setelah memberlakukan darurat militer untuk meredam apa yang ia sebut sebagai "kekuatan anti-negara", Yoon mengumumkan pencabutan aturan tersebut setelah parlemen memilih untuk menentang deklarasi yang mengejutkan itu. Keputusan mendadak ini memicu ratusan orang turun ke jalan.  

"Kenapa kami harus turun ke sini setelah kerja keras di tengah minggu?" teriak seorang demonstran.

"Ini karena darurat militer yang tidak masuk akal yang diumumkan oleh Yoon, yang sudah kehilangan akal!" seru seorang demonstran lainnya, yang mendapat sorakan dari ratusan orang di sekitarnya.  

Pengumuman Yoon mengingatkan kembali pada masa kelam pemerintahan militer di Korea Selatan empat dekade lalu, saat pelanggaran hak asasi manusia meluas.  

Seruan seperti "Tangkap Yoon" dan "Impeach Yoon" menggema di udara malam, di depan barisan polisi yang tebal menjaga perimeter dan melarang jurnalis masuk ke jantung demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah di negara itu.  

Para demonstran mengibarkan spanduk yang menyerukan pengunduran diri Yoon, sementara yang lain membawa bendera Korea Selatan.  

"Saat saya mendengar berita ini, saya pikir itu hoaks," kata demonstran dari Incheon Lee Jin-wha.

"Saya tidak percaya darurat militer benar-benar diberlakukan."  tambahnya

Ia mengatakan dirinya berada di sana untuk "melindungi demokrasi kita, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk anak-anak kita".  

Seorang pekerja restoran berusia 30 tahun, Kim Ene-sol mengatakan dia merasa "diliputi rasa takut" saat mendengar berita itu. Ia berpikir harus menghentikannya bahkan harus bertaruh nyawa. 

"Saya berpikir, saya harus menghentikan ini, bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa," ujarnya.  

Dalam pengumuman darurat militernya, presiden menyebut oposisi, yang memegang mayoritas di parlemen yang beranggotakan 300 orang, sebagai "kekuatan anti-negara yang berniat menggulingkan rezim".  

Seorang anggota parlemen oposisi mengatakan bahwa dia bergegas ke parlemen dengan taksi untuk memberikan suara menentang langkah tersebut dan khawatir akan ditangkap di bawah kekuasaan baru yang luas dari darurat militer itu.  

"Yoon telah melakukan pemberontakan dengan mendeklarasikan darurat militer," kata Shin Chang-sik.  

Polisi berjaga di dalam gedung parlemen, siap menangkap siapa pun yang mencoba memanjat pagar.  

Shin mengatakan beberapa rekan legislatornya terpaksa memanjat pagar untuk memberikan suara pada resolusi itu karena pintu masuk telah disegel.  

Resolusi tersebut akhirnya berhasil, memaksa Yoon untuk mencabut darurat militer, yang disambut sorak-sorai dari kerumunan saat berita itu tersiar.  

Namun, perayaan itu bercampur dengan ketidakpercayaan bahwa kejadian seperti itu bisa terjadi.  Lim Myeong-pan  mengatakan keputusan Yoon untuk mencabut darurat militer tidak membebaskannya dari kesalahan.  

"Tindakan Yoon memberlakukan darurat militer tanpa alasan yang sah adalah kejahatan serius," kata Lim.