Pengembangan Bioetanol Jadi Bahan Bakar Kendaraan Butuh Regulasi Holistik

Liputan6.com, Jakarta Pengembangan bioetanol untuk bahan bakar kendaraan memerlukan regulasi yang holistik dari hulu ke hilir. Salah satunya,  regulasi menjadikan bioetanol untuk bahan bakar kendaraan sebagai mandat, seperti halnya yang diimplementasikan terhadap program biodiesel.

Sejatinya, program bioetanol untuk bahan bakar kendaraan perlu disambut baik karena bahan bakar nabati (BBN) menjadi solusi efektif untuk dekarbonisasi di sektor transportasi yang merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar.

Kesuksesan implementasi program biodiesel di Indonesia bisa menjadi contoh program bioetanol. Tidak saja menurunkan emisi GRK, program bioetanol berpotensi menurunkan impor BBM karena sebagian diganti dengan bioetanol.

Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina New Renewable Energy (Pertamina NRE) Fadli Rahman mengatakan, program bioetanol selaras dengan Asta Cita pemerintah, khususnya terkait swasembada pangan dan energi, serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan bioetanol. Salah satunya adalah persaingan pemanfaatan bioetanol untuk pangan, industri, dan bahan bakar. Terlebih saat ini bahan baku bioetanol yakni molase, merupakan produk komoditas yang menjadi langganan untuk diekspor.

Penawaran dari industri pangan dan industri lain untuk molase, ditambah potensi ekspor yang menarik di kancah internasional, menjadikan ketersediaan pasokan bahan baku utama di dalam negeri menjadi lebih terbatas. Ini sehingga, harga bioetanol menjadi lebih tinggi dibandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) dikarenakan kompetisi bahan baku.

"Hal ini tentunya akan berpengaruh pada harga jual ke konsumen apabila tidak ada insentif," jelas dia.

Tantangan lainnya adalah perlunya penyediaan lahan cukup luas untuk menanam tanaman bahan baku bioetanol, tidak hanya tebu, tapi juga singkong, jagung, dan sorgum.