Menteri Ara Janji Fasilitasi Perbaikan Regulasi Bisnis Properti dengan Instansi Terkait

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Dia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Menteri Ara juga akan tetap memprioritaskan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang sudah berjalan sejak 2010.

Dikatakan, salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen - 16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun.

Kemudian memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual,backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan bahwa pembangunan 3 juta rumah di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dapat dilakukan dengan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN."Dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang yang berlaku," tegasnya.

Nusron menyebutkan, terkait LSD pihaknya memang cukup berhati-hati karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional yang juga menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, Kemenko Perekonomian sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya yang diharapkan selesai tahun depan sebagai panduan dalam penerapan aturan LSD. Sedangkan terkait keterlambatan pemecahan sertifikat tanah, Nusron mengakui adanya masalah karena petugas terbatas. Dia pun menargetkan penambahan petugas.

"Nanti kita akan fokuskan dulu di 50 kota, karena setelah kita cek hampir separuh transaksi untuk pemecahan sertifikat tanah termasuk oleh pengembang di 50 kota tersebut," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN siap mendukung program 3 juta rumah termasuk dalam penyediaan lahan. Nusron memperkirakan, untuk membangun 3 juta rumah dibutuhkan lahan sekitar 26.000 hektar. Sementara kementerian setidaknya memiliki lahan sekitar 79.000 hektar yang sebagian besar dapat dibangun perumahan.

Selain kedua menteri tersebut, tampil pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membahas tentang langkah pemerintah dalam menerbitkan pinjaman online (pinjol) dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang pernah menjadi Ketua DPD REI Sulawesi Tengah. Menteri Supratman pada kesempatan Welcome Dinner Rakernas REI 2024 berkesempatan memotivasi pengembang anggota REI dan bercerita pengalamannya saat dulu merintis bisnis perumahan.

Berbagai kegiatan diadakan dalam rangkaian acara rakernas dari 4-5 Desember diantaranya tournament golf, penanaman 1 juta pohon, welcome dinner, FIABCI Indonesia-REI Excellence Award, talkshow bertema "Strategi Pembangunan 3 Juta Rumah" serta ladies program