Buntut Tarif Impor Trump, Pengusaha Desak Pemerintah Awasi Keamanan Pasar Produk RI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump beberapa waktu lalu mengejutkan dunia usaha dan pedagang global, usai mengumumkan rencana penambahan tarif impor barang dari Tiongkok hingga 10%.

Saat berkampanye pada Pilpres AS 2024, Trump berencana mengenakan tarif sebesar 60% untuk barang-barang Tiongkok.

Selain China, Trump yang akan menjabat Presiden AS periode kedua, juga berencana memberlakukan tarif impor sebesar 25% pada Meksiko dan Kanada. 

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa ia berharap agar Pemerintah dengan cermat memantau secara objektif terkait izin-izin impor, terutama barang-barang masuk Indonesia. 

Hal ini mengingat maraknya barang-barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu, terutama garmen dan tekstil.

“Dampaknya (tarif impor AS) ? Tiongkok akan mencari pasar-pasar baru, negara-negara yang akan menjadi tujuan ekspor baru. Dengan demikian, Indonesia pasti akan menjadi negara yang diincar dalam hal ini. Sehingga hal itu harus diantisipasi, jangan sampai produk-produk Indonesia malah tertekan dan nantinya ada ancaman dari produk-produk Tiongkok dalam hal ini,” ujar Sarman kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

“Jadi harus selektif, melihat barang atau bahan baku mana yang tidak ada di Indonesia  Juga terkait pintu-pintu yang selama ini menjadi akses masuk barang-barang impor ilegal juga harus semakin ditingkatkan pengawasannya,” jelasnya.

Beri Masukan ke Pemerintah

Sarman juga mengungkapkan, pihaknya dan sejumlah pengusaha lainnya telah menyampaikan masukan-masukan kepada Pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi, dari kebijakan tarif oleh Trump.

Hal ini belajar dari pengalaman sebelumnya, saat periode pertama menjabat Presiden AS, Trump sudah menaikkan tarif impor terhadap barang-barang dari Tiongkok. 

Maka dari itu, Sarman berharap Pemerintah dapat menyusun strategi dan regulasi untuk mengantisipasi agar barang-barang dari Tiongkok tidak mendominasi pasar Indonesia, terutama pada produk-produk yang diproduksi oleh manufaktur dan industri dalam negeri.