Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Tiongkok, Indonesia Diuntungkan?

Liputan6.com, Jakarta Dunia usaha tengah dibayangi kemungkinan dampak dari tarif impor baru Amerika Serikat, yang akan menjadi kebijakan ekonomi Presiden Terpilih Donald Trump.

Seperti diketahui, Donald Trump mengungkapkan bahwa ia berencana untuk menaikkan lagi tarif impor barang dari Tiongkok hingga 10%.

Sebelumnya, Trump berencana mengenakan tarif impor sebesar 60% untuk barang-barang Tiongkok saat berkampanye untuk menjadi presiden.

Selain China, Trump yang akan menjabat Presiden AS periode kedua, juga berencana memberlakukan tarif impor sebesar 25% pada Meksiko dan Kanada.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa pihaknya dan sejumlah pengusaha lainnya telah menyampaikan masukan-masukan kepada Pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi, dari kebijakan tarif oleh Trump.

Hal ini belajar dari pengalaman sebelumnya, saat periode pertama menjabat Presiden AS, Trump sudah menaikkan tarif impor terhadap barang-barang dari Tiongkok.

“Dampaknya apa? Tiongkok akan mencari pasar-pasar baru, negara-negara yang akan menjadi tujuan ekspor baru. Dengan demikian, Indonesia pasti akan menjadi negara yang diincar dalam hal ini,” ujar Sarman kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Butuh Antisipasi

“Sehingga hal itu harus diantisipasi, jangan sampai produk-produk Indonesia malah tertekan dan nantinya ada ancaman dari produk-produk Tiongkok dalam hal ini,” katanya.

Maka dari itu, Sarman berharap Pemerintah dapat menyusun strategi dan regulasi untuk mengantisipasi agar barang-barang dari Tiongkok tidak membanjiri Indonesia, terutama pada produk-produk yang diproduksi oleh manufaktur dan industri dalam negeri.

“Kita melihat dulu salah satu produk kita baja sempat goyang karena dari Tiongkok itu banyak membanjiri proyek-proyek infrastruktur kita,” jelasnya.

“Jadi artinya memang kebijakan Pemerintah yang dahulu diterapkan Presiden Jokowi bahwa anggaran-anggaran pemerintah wajib membelanjakan produk buatan negeri, ini suatu yang harus dilanjutkan, dievaluasi, serta diawasi,” imbuh Sarman.