Investor Asing Minat Investasi di IKN, Bagaimana Perkembangannya? Ini Jawaban Menteri PU

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih terus mencari pendanaan untuk pembangunan baru di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, porsi anggaran untuk kelanjutan proyek Ibu kota baru itu terbatas.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, sebenarnya saat ini sudah ada beberapa investor asing yang berminat masuk ke IKN. Hanya saja, belum ada komitmen maupun realisasi daripadanya.

"Sudah ada omon-omon (Investasi asing di IKN), tapi belum (terlaksana)," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Dody tak merinci ketertarikan itu datang dari mana saja. Namun, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima banyak tawaran investor asing yang mau ikut membangun IKN. Khususnya saat RI 1 melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri beberapa waktu lalu.

Terbaru, Prabowo juga telah bertemu dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia Association (Japindo) dan The Jakarta Japan Club (JJC).

"Kemarin pak Prabowo ketemu pengusaha Jepang, salah satu topiknya itu. Kemarin waktu beliau ke G20, BRICS, salah satu topiknya itu (investasi IKN)," ungkap dia.

Ia lantas membuka tangan selebar-lebarnya kepada para investor asing untuk masuk ke IKN. Lantaran, anggaran pemerintah tak cukup untuk mendanai seluruh proyek di ibu kota baru. Membuat target penyelesaian pun terancam mundur.

"On track 100 persen sih enggak lah, duitnya terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang membangun ya kita dengan senang hati, monggo," kata Dody.

2 dari 4 halaman

Prabowo Fokus Swasembada Pangan, Proyek IKN Bakal Molor?

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kesiapan Tol Yogyakarta-Solo segmen Klaten-Prambanan. (Foto: Istimewa)

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka kemungkinan pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan melambat di kabinet pemerintahan saat ini. Lantaran Presiden Prabowo Subianto menaruh prioritas pada sejumlah program andalannya, utamanya swasembada pangan.

Dody mengatakan, Kementerian PU saat ini tengah dipusingkan soal pengadaan air untuk sawah. Sebab, Prabowo terus memacu jajarannya untuk mempercepat swasembada pangan.

Sehingga, program-program lain semisal kelanjutan IKN mungkin tidak akan selesai sesuai jadwal. "Lambat sekali ya enggak, tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah. Prioritasnya aja mungkin," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Sabtu (7/12/2024).

Di sisi lain, Dody menyebut kocek negara untuk mendanai itu pun terbatas. Sehingga ia mempersilakan jika ada pihak swasta maupun asing yang mau ikut berinvestasi di IKN.

"On track 100 persen sih enggak lah, kan duitnya terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang membangun ya kita dengan senang hati, monggo," ungkap dia.

Meskipun begitu, Kementerian PU tetap akan menuntaskan berbagai proyek IKN yang berada di bawah kendalinya dan telah mulai digarap. Untuk membuat para pengurus negara dari sisi eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota baru.

"Mungkin kami menyelesaikan apa yang pernah dibebankan kepada kami. Tapi next-nya seperti apa, belum. Karena tadi, saya masih dikejar-kejar soal air," kata Dody.

Semisal pembangunan Istana Negara dan gedung perkantoran di IKN yang bakal dipercepat. Untuk membuat Prabowo dan jajarannya bisa mulai berkantor di IKN pada perayaan HUT RI ke-83.

"Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif sama yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," pungkas Dody.

3 dari 4 halaman

Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028

Presiden RI Prabowo tanggapi mundurnya Miftah Maulana dari jabatan Utusan Khusus Presiden (Foto: Setkab RI)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto target untuk bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke IKN di waktu yang sama.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat dijumpai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

"Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya," ujar Dody.

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. "Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota negara Nusantara," imbuh Dody.

4 dari 4 halaman

Timeline Proyek IKN

Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat senja. desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. (Istimewa)

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk IKN.

"Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN," kata pak Bas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

"Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua," ujarnya.

"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," Basuki menambahkan.