Kementerian PU Tuntas Bangun 2 Pasar Rakyat di Sumatera Barat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyelesaikan pembangunan dua pasar rakyat di Sumatera Barat, yakni Pasar Raya Kota Padang dan Pasar Dharmasraya.

Plt Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Endra S Atmawidjaja menyampaikan, pembangunan dan rehabilitasi pasar difokuskan pada peningkatan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan dan tulang punggung perekonomian lokal.

"Sesuai dengan pesan Bapak Presiden Prabowo, kami ingin menghasilkan pasar yang berkualitas serta memenuhi harapan warga masyarakat dan para pedagang, yakni pasar yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan tentunya, selalu ramai dikunjungi warga," ujarnya, Sabtu (7/12/2024).

Menurut dia, keberadaan infrastruktur pasar yang berkualitas diharapkan dapat memberikan manfaat nyata. Terutama dalam menjamin kelancaran distribusi bahan pokok serta mendorong sektor riil dan UMKM yang merata.

Pasar Raya Kota Padang dibangun karena rusak akibat gempa bumi 2009 dan 2016. Pembangunan Pasar Raya Padang dilakukan Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat, yang dimulai pada Juli 2023 dan selesai pada September 2024 baru lalu. Pembangunan dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Persada Gedung dengan anggaran Rp 112,3 miliar.

Pasar Raya Kota Padang dibangun dengan luas bangunan 19.320 m2, untuk 3 lantai dan 1 lantai semi basement. Pasar ini terdiri dari 304 unit kios, 650 unit los dan 120 SRP parkir mobil, serta 114 SRP parkir motor. Keterisian saat ini mencapai sekitar 40 persen.

Sementara Pasar Dharmasraya dibangun BPPW Sumatera Barat mulai Desember 2023 dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2024 dengan anggaran Rp 89,2 miliar. Saat ini progres pekerjaan mendekati 80 persen.

Pembangunan Pasar Dharmasraya terdiri dari 2 jenis bangunan. Pasar kering seluas 9.669 m2 yang akan dibangun dengan konstruksi 2 lantai, serta pasar basah seluas 1.574 m2. Pasar ini dirancang untuk menampung hingga 788 pedagang, yang meliputi 347 kios, 66 los meja, dan ratusan area hamparan.

"Dengan tuntasnya kedua pasar ini, kami berharap dapat segera dimanfaatkan oleh para pedagang dan warga setempat. Kami juga akan koordinasikan agenda peresmian pemanfaatan kedua pasar ini bersama pemerintah kota/kabupaten terkait dalam waktu dekat," kata Endra.

2 dari 4 halaman

Kementerian PU Usul Anggaran Rp 28,5 Triliun untuk 3 Inpres Baru 2025

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kesiapan Tol Yogyakarta-Solo segmen Klaten-Prambanan. (Foto: Istimewa)

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) tengah mengusulkan penerbitan 3 instruksi presiden (Inpres) baru di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dengan kebutuhan total anggaran sebesar Rp 28,55 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU tengah berdiskusi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Khususnya untuk kelanjutan dari instruksi presiden sebelumnya, semisal Inpres Irigasi, Inpres Air Minum dan Limbah, serta Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Ini sedang diskusi dengan Bappenas. Harapan kami bulan ini, draft-draft Inpres tersebut sudah bisa langsung ke meja bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, dikutip Kamis (5/12/2024).

Inpres Jalan Daerah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga memakan porsi anggaran terbesar, sekitar Rp 15,07 triliun. Ini merupakan kelanjutan dari IJD yang telah digulirkan sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya, Inpres Percepatan Penyediaan Irigasi untuk mendukung program swasembada pangan, berupa rehabilitasi irigasi seluas 294 ribu ha. Anggaran senilai Rp 7,36 triliun itu nantinya akan dipegang oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

3 dari 4 halaman

Anggaran untuk Kelanjutan Proyek IKN

Pembangunan proyek Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 45 persen. (Foto: Kementerian PU)

Kemudian, ada Inpres Percepatan Air Minum dan Layanan Pengolahan Ar Limbah Domestik di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang diusulkan sebesar Rp 5,11 triliun pada 2025.

Adapun total, Kementerian PU pada 2025 usul tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Selain untuk pelaksanaan Inpres, tambahan suntikan dana ini akan dialokasikan untuk kelanjutan proyek IKN sebesar Rp 14,87 triliun, dukungan DOB Papua Rp 4 triliun, dan kegiatan strategis lainnya sebesar Rp 13,18 triliun.

Dukungan tambahan anggaran untuk IKN akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.

4 dari 4 halaman

Kegiatan Strategis Lainnya

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2023 di Bali. Peninjauan dilakukan di ruas Jalan Lembean-Langgahan, Kabupaten Bangli, yang memiliki total panjang 8,61 km. (Dok. Kementerian PU)

Lalu, untuk dukungan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan dialokasikan sebesar Rp4 triliun. Digunakan untuk pembangunan jalan nasional menuju KPP dan jalan akses nasional ke KPP di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Selanjutnya pekerjaan DOB Papua juga meliputi pembangunan gedung DPRD, Kantor Gubernur, beserta sarpras air minum dan sanitasi.

Sementara kegiatan strategis lainnya yang akan diusulkan lewat penambahan anggaran sebesar Rp 13,18 triliun. Akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Becakayu, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan bebas hambatan Serang - Panimban dan akses pelabuhtan Patimban.

Selain itu juga dialokasikan untuk pembangunan prasarana olahraga, pasar, perguruan tinggi, SPAM, dan prasarana air limbah, dan beberapa kegiatan strategis lainnya seperti pembangunan beberapa bendungan dan penanganan bencana pasca letusan gunung berapi.