Vietnam Setop Operasional Aplikasi Temu, Apa Sebabnya?

Dirjen IKP (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Kominfo Prabunindya Revta Revolusi menegaskan kalau aplikasi Temu tidak comply atau mematuhi regulasi di Indonesia.

Selain itu, menurutnya, aplikasi Temu berpotensi mengancam keberlangsungan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Karenanya, pemerintah melalui Kominfo pun memblokirnya.

"Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak comply dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga," tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Senin (14/10/2024).

Ia menuturkan, aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen. Hal itu memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping, dan itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

"Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing," tutur Prabu.

Kominfo menilai kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil. Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas melindungi UMKM.

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan aplikasi Temu belum terdaftar sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Dengan kondisi itu, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar.

Kominfo juga mengamati traffic aplikasi Temu di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak signifikan, Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Prabu juga menyoroti aspek perlindungan konsumen. Produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya, karena belum mengikuti regulasi di Indonesia.

"Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen," ucapnya melanjutkan.

Untuk memastikan keamanan konsumen, Kominfo pun berkoordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian UKM dan Kementerian Perdagangan untuk menilai potensi ancaman dari PSE yang belum mematuhi aturan.