Banyak Kementerian Baru, Pemerintah Siap Buka CPNS 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, buka-bukaan soal kemungkinan adanya seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), atau CPNS 2025.

Namun begitu, Rini mengatakan, saat ini Kementerian PANRB dan berbagai instansi pemerintahan masih fokus untuk menyelesaikan pengadaan CASN 2024. Khususnya untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut dia, CASN dan CPNS 2025 bakal dibuka setelah ada penyelesaian untuk tenaga honorer menjadi PPPK. Setelah itu, Kementerian PANRB akan melihat kembali, masing-masing instansi masih butuh tambahan berapa PNS baru lagi.

"Nanti kalau memang dapat dibuka tentunya kita jumlah untuk aparatur PNS itu kan hasil perhitungan, kebutuhan. Nanti bisa saja kita akan buka kembali. Jadi itu sangat mungkin untuk dibuka," kata Rini selepas kegiatan ASN Culture Festival 2024 di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Tetapi, sampai hari ini saya belum melakukan itu, karena kita harus menyelesaikan penerimaan yang PNS, kemudian penyelesaian yang PPPK. Supaya enggak numpuk, yang daftar juga nanti enggak bingung," ungkapnya.

Terkait kebutuhan ASN tambahan di tahun depan, Rini masih belum bisa menghitung. Lantaran, dirinya masih disibukan oleh pengisian jabatan ASN di berbagai kementerian baru.

"Ini kan karena konstelasi untuk kementerian kabinet yang baru, makanya harus menghitung ulang. Pemetaan peta jabatannya harus dibuat lagi. Jadi betul-betul berubah," ucap dia.

Untuk penataan ASN di kementerian baru, Kementerian PANRB bakal fokus membereskan struktur organisasi di masing-masing instansi. Kemudian, bagaimana menyelesaikan untuk pengisian jabatannya.

Setelah itu, tiap kementerian tentunya harus konsolidasi untuk bagaimana business process di internalnya masing-masing. Selanjutnya akan disesuaikan dengan program-program apa saja yang akan dilakukan.

"Jadi memang pelan-pelan lah. Kita masa transisi itu baru belum 2 bulan. Tentunya kita juga harus memberikan ruang dulu bagi para menteri untuk secara internal mengkonsolidasikan administrasi tata kelola di internalnya," tuturnya.