Kapan PNS Pindah ke IKN? Ini Bocoran Terbarunya

Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bakal menata ulang daftar PNS di pemerintah pusat yang akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, proses itu juga masih menunggu proses penataan kementerian baru di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran selesai.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengatakan, dirinya sejauh ini belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto, kapan pada aparatur sipil negara (ASN) akan mulai berpindah ke IKN.

"Saya sendiri belum mendapatkan arahan dari bapak Presiden kapan akan berpindah. Tetapi concern bapak Presiden itu adalah, bahwa nanti perpindahan ke IKN itu ketika ada trias politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) itu juga sudah siap secara keseluruhan," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rini menyebut, Kementerian PANRB kini masih harus menunggu penataan struktur organisasi di seluruh 48 kementerian Kabinet Merah Putih rampung. Sehingga, pihaknya bisa mencatat siapa saja PNS yang bakal pindah ke ibu kota baru di fase-fase awal.

"Kita masih menunggu seperti apa, tapi tentunya kita harus tetap menghitung. Dulu nama-namanya kan sudah ada di masing-masing kementerian, sekarang kan berubah lagi. Kita harus tanya lagi," ungkap dia.

"Kalau dulu kan kita sudah memetakan dengan kabinet yang 34. Formasinya juga dengan kementerian yang jumlahnya 34. Sekarang kan banyak yang terpisah-pisah, ada yang satu kementerian jadi dua, ada yang menjadi tiga. Saya tidak mau mengganggu dulu, biar mereka melakukan konsolidasi internal dulu," sambungnya.

Selain itu, ia juga tidak mau mengganggu proses internal di masing-masing kementerian. Lantaran Prabowo sudah memberi arahan kepada beberapa instansi pemerintah, untuk cepat-cepat melaksanakan sejumlah program prioritas

"Jadi kita sampaikan, biar para menteri mengkomunikasikan dulu, kan formasinya juga pasti akan berubah. Setelah itu, mereka sudah stable, kita akan masuk lagi," pungkas Rini.

2 dari 3 halaman

Otorita IKN Minta Duit Rp 8,1 Triliun, Menko Airlangga: Presiden Sedang Siapkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait usulan tambahan anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp8,1 triliun di tahun 2025.

"Nanti di istana ada pembagian Dipa," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun. Basuki mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di DIPA.

Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.Pasalnya proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2025 mendatang.

Anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Rinciannya, anggaran untuk pembangunan IKN mencakup Badan Otorita IKN sebesar Rp 5,8 triliun, dan di Kementerian PUPR senilai Rp 9,11 triliun.

Permintaan Basuki

Untuk diketahui, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.

Basuki mengatakan, Otorita IKN saat ini sudah memiliki Rp 6,3 triliun di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun tambahan suntikan dana diperlukan untuk mulai membangun infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, plus sektor perumahan.

3 dari 3 halaman

Proses Lelang Proyek

"Karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya, kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun," ujar Basuki di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selaras, proses lelang pembangunan proyek yudikatif dan legislatif untuk lembaga hukum tertinggi dan perwakilan rakyat itu akan segera dimulai pada tahun depan.

"Kami sudah punya di LPSE (terpampang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik)," kata Basuki.

Lebih lanjut, Pak Bas juga menangkis isu bahwa pembangunan IKN ke depan akan ada potensi perlambatan, akibat program strategis milik Prabowo.

Pernyataan itu ditimpali langsung oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Berdasarkan arahan Prabowo, ia menyebut pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

"Tetap melanjutkan kan. Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini ya kan. Ya kita tetap melaksanakan," ucap Diana.

Infografis Peletakan Batu Pertama 3 Proyek Investasi Asing Perdana di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Bagaimana Detailnya?

Salah satu peserta menanam pohon mangrove dalam kegiatan bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta, Sabtu (7/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Aktivitas warga saat melihat pernak-pernik Natal di Pasar Asemka, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
Negara
Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara
IKN