Cegah Travel Gelap, Rute Bus AKAP Harus Sampai Kecamatan

Liputan6.com, Jakarta Travel gelap sering muncul pada puncak libur nasional, termasuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai maraknya layanan travel gelap ini disebabkan oleh rute angkutan umum yang terlalu terbatas dan tidak fleksibel dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Menurut Djoko, permintaan layanan angkutan antarkota yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan layanan resmi yang memadai. Akibatnya, banyak pengguna beralih ke travel gelap yang lebih fleksibel.

"Travel gelap ini sebenarnya bisa diantisipasi jika bus-bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) memperluas rute mereka hingga ke desa atau kecamatan," ujar Djoko kepada Liputan6.com, Selasa (10/12/2024).

Perluasan Rute Hingga Desa

Djoko mengusulkan agar bus AKAP tidak hanya melayani rute terminal besar tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan selama infrastruktur jalan mendukung. Ia mencontohkan praktik di Wonogiri, di mana bus AKAP dapat masuk hingga ke kecamatan bahkan desa.

"Selama jaringan jalan memadai untuk bus besar, seharusnya bus AKAP bisa melayani hingga pedesaan. Contohnya di Wonogiri, semua kecamatan dijangkau oleh bus AKAP, sehingga masyarakat tidak bergantung pada travel gelap," jelas Djoko.

Kajian Regulasi yang Belum Dilaksanakan

Djoko juga menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) telah melakukan kajian pada 2021 untuk meminimalkan travel gelap. Namun, hingga kini implementasinya belum terlaksana karena perubahan kepemimpinan di tingkat direktorat.

"Dulu sudah ada kajian untuk menghilangkan travel gelap. Salah satu rekomendasinya adalah fleksibilitas dalam kategori terminal A, B, C, dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, usulan ini belum dilaksanakan," ungkapnya.

Solusi untuk Meminimalkan Travel Gelap

Djoko menegaskan, memperluas layanan angkutan umum resmi ke pedesaan merupakan langkah efektif untuk meminimalkan keberadaan travel gelap.

Hal ini tidak hanya memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat di sektor transportasi.

"Jika bus resmi melayani hingga ke desa, masyarakat akan lebih memilih transportasi yang aman dan terjamin legalitasnya dibandingkan travel gelap dengan risiko yang tidak diketahui," tutup Djoko.