Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa proses penyusunan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran 2025 telah menggunakan digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi.
Salah satu pencapaian utama dalam proses ini adalah berhasilnya penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik, yang secara signifikan menyederhanakan proses pengesahan dari semula 12 tahap menjadi hanya 4 tahap.
Baca Juga
"Dapat kami laporkan bahwa penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi dari mulai perencanaan penganggaran, termasuk penanda tanganan DIPA secara elektronik," kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Advertisement
Hal ini dapat terwujud berkat penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mendigitalisasi seluruh tahapan penganggaran dari perencanaan hingga eksekusi anggaran.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa DIPA 2025 diserahkan secara simbolis kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, serta daftar alokasi transfer ke daerah diserahkan kepada para gubernur di Istana Negara, hari ini Selasa (10/12/2024.
Penyerahan DIPA ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan APBN 2025 berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, kata Sri Mulyani, sesuai dengan arahan Presiden pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember 2024 lalu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta untuk bersama-sama mendukung prioritas pembangunan yang telah dirumuskan.
Â
Penataan Anggaran
Salah satu fokus utama adalah penataan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur, yang terkait langsung dengan program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi, serta ketahanan energi.
"Sesuai arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Desember, seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah terus fokus mendukung prioritas yang telah ditetapkan Presiden terpilih," ujarnya.
Sri Mulyani berharap bahwa penyelesaian DIPA dan alokasi transfer ke daerah untuk tahun 2025 dapat dilakukan sesegera mungkin. Dengan begitu, di awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat segera merasakan manfaat dari kebijakan anggaran yang telah disusun dan diimplementasikan secara tepat waktu.
"Kami mengharapkan agar DIPA, kementerian, lembaga, dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal," pungkasnya.
Advertisement