Liputan6.com, Jakarta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyambut baik rencana pemerintah yang akan menyederhanakan proses perizinan acara nasional dan internasional di Indonesia.
Ketua Umum GIPI, Hariyadi B. Sukamdani, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut yang sudah lama dinantikan oleh pelaku industri pariwisata.
Baca Juga
“Sangat-sangat mendukung dan itu memang diharapkan," kata Hariyadi saat ditemui di Raffles Hotel, Jakarta, ditulis Rabu (11/12/2024).
Advertisement
Hariyadi mengakui bahwa selama ini proses perizinan untuk menggelar sebuah event di Indonesia terbilang mahal dan rumit. Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk mengurus izin tersebut menjadi salah satu kendala utama bagi para penyelenggara event.
Maka dengan adanya penyederhanaan prosedur ini, diharapkan jumlah event yang digelar di Indonesia akan meningkat, serta dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Hariyadi percaya bahwa regulasi yang lebih jelas dan pemangkasan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin akan mempermudah penyelenggaraan acara.
“Jadi, kita berharap bahwa memang dengan regulasi yang jelas dan juga dipangkas siapa yang boleh memberikan izin ini, ini akan bisa membuat event itu akan menjadi lebih banyak di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah sedang melakukan evaluasi izin untuk pelaksanaan event nasional maupun internasional.
“Kita sedang mengevaluasi izin untuk membuat event nasional dan internasional,” kata Airlangga.
Airlangga menilai, penyederhanaan proses perizinan ini diharapkan akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah berbagai event internasional, yang pada gilirannya dapat mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian secara keseluruhan.
Pengusaha Hotel Masih Ragu Investasi di IKN
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tampak masih ragu untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena sejumlah alasan. Utamanya terkait jumlah populasi termasuk aparatur sipil negara (ASN) maupun CPNS yang akan menetap di sana.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, para pengusaha hotel masih terus memantau perkembangan pembangunan di IKN.
"Kalau memang ada kebutuhannya tentu pasti ada yang investasi. Tapi kalau belum diperlukan, enggak ada juga yang mau invest. Kan semua mengikuti bisnisnya," ujar Hariyadi, dikutip Selasa (13/8/2024).Ia mengaku belum tahu apakah prospek pasar investasi di IKN menjanjikan atau tidak. Pasalnya, bisnis hotel mengikuti daripada kebutuhan masyarakat. Begitu ada permintaan, tentu itu akan mengikuti.
Selain itu, dia menambahkan, pengusaha hotel juga belum bisa meyakinkan pihak perbankan untuk meraih pinjaman kredit guna berinvestasi di IKN.
"Sekarang ini, di samping itu juga dari pihak perbankan juga belum support. Saya ngecek lah beberapa bank, saya tanyain, kalau misalnya anggota PHRI bikin hotel di IKN kira-kira mau support enggak untuk kreditnya. Kebanyakan mereka masih belum dari pihak perbankan. Termasuk bank BUMN yang saya tanya," paparnya.
"Jadi tentu ada kalkulasi juga lah di risiko. Jadi memang risikonya kita masih melihat jumlah orang yang akan ada di sana," tegas Hariyadi.
Advertisement
Soroti Seleksi CPNS
Berbicara soal potensi populasi, Hariyadi pun ragu lantaran belum ada kepastian berapa jumlah ASN yang akan pindah ke IKN. Dalam hal ini, ia turut menyoroti seleksi CPNS 2024 yang belum ada kepastian kapan akan dibuka.
Seperti diketahui, pemerintah sempat menjanjikan sejumlah lulusan dari CPNS 2024 nantinya akan langsung ditempatkan di ibu kota baru tersebut.
"Kita belum tahu persis. Ini kan baru aja mau bertahap. Ini aja saya dengar untuk me-recruiting calon pegawai negerinya juga agak mundur tes CPNS-nya. Jadi masih nunggu lah perkembangan aktivitas di sana bagaimana," tuturnya.