Sri Mulyani Curhat Super Sibuk Siapkan Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pengelolaan cash buffer dan treasury yang dinamis, sesuai dengan perkembangan sektor keuangan.

"APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan," kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Selain itu, Menkeu mencatat bahwa penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk mengejar berbagai potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Di samping itu, penerimaan negara juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi dari kelompok yang mampu untuk bergotong-royong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.

"Bagi kelompok yang mampu memahami hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia," ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong reformasi di bidang perpajakan, termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan layanan, menciptakan basis pajak yang lebih kuat, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi ini sangat penting, terutama dalam menghadapi ancaman penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin intensif.

Sementara itu, PNBP akan terus digali dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan mendorong hilirisasi untuk memastikan keadilan antargenerasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan negara terus ditingkatkan, prioritas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan tetap menjadi perhatian utama.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan APBN 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

"PNBP akan terus digali dengan tetap menjaga layanan publik yang berkualitas serta terus mendorong hilirisasi untuk memenuhi keadilan antargenerasi," pungkasnya.