Papua Barat Putuskan UMP 2025 di Angka Rp 3,615 Juta

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua Barat memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 sebesar Rp 3.615.000. Angka ini naik 6,50 persen dari UMP 2024 yang tercatat Rp 3.393.500. Keputusan ini berdasarkan sidang yang digelar oleh Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat.

Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat Melkias Werinussa menjelaskan, kenaikan UMP 2025 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Formulanya itu UMP 2024 dikali nilai kenaikan 6,50 persen dan angkanya Rp3.614.077 lalu dibulatkan," kata Melkias dikutip dari Antara, Rabu (11/12/2024).

Ia menjelaskan hasil penetapan UMP 2025 yang diakomodasi melalui surat rekomendasi Dewan Pengupahan Papua Barat Nomor 10/DEPEPROV-PB/2024 akan diserahkan kepada Gubernur Papua Barat.

Pembahasan UMP 2025 yang melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua Barat, dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Papua Barat terjadi cukup alot.

"Meskipun Apindo menolak kenaikan 6,50 persen, tapi kami tidak bisa hindari karena formulanya sudah begitu," ujar Melkias.

Selain UMP 2025, kata dia lagi, Dewan Pengupahan Papua Barat juga menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 untuk dua sektor yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.

Sektor yang dimaksud, yaitu industri pengolahan dengan subsektor industri semen dan pengolahan bahan bakar mineral Rp3.850.000, kemudian sektor pertambangan dan penggalian Rp5.325.000.

"Upah sektoral ini kami masih fokus dua sektor saja, kalau sektor jasa konstruksi dan lain-lain masih gunakan UMP sembari tunggu formula baku," kata Melkias.

2 dari 3 halaman

Mengapresiasi Kebijakan Pemerintah

Ketua SBSI Papua Barat Romer Arwan mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan 6,50 persen dari nilai UMP tahun sebelumnya, dan hal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah.

Kenaikan upah yang rasional berdampak positif terhadap kesejahteraan buruh, daya beli masyarakat khususnya buruh, yang kemudian mempengaruhi peningkatan etos kerja di masing-masing perusahaan.

"Kami nilai kenaikan UMP sudah sesuai, karena dua tahun sebelumnya kenaikan berkisar Rp100 ribu saja. Tapi, kami usul supaya UMSP dikaji lagi," ujar Romer.

Ketua Apindo Papua Barat Piter Woniana mengatakan pihaknya menolak hasil penetapan UMP 2025, karena pemerintah daerah hanya mengacu pada ketentuan nasional.

Apindo telah menyiapkan sejumlah poin sanggahan untuk menjadi bahan pertimbangan Gubernur Papua Barat sebelum menandatangani surat keputusan pemberlakuan UMP 2025.

"Kalau Gubernur tetap tanda tangan, maka kami tempuh jalur hukum. Seharusnya, dewan pengupahan pertimbangkan karakteristik daerah," ujar Piter.

3 dari 3 halaman

Data Tahun Sebelumnya

UMP Papua Barat tahun 2024 sebesar Rp3.393.000 atau mengalami kenaikan Rp 111 ribu dibandingkan UMP tahun 2023, yakni Rp3.282.000 untuk mendorong daya beli masyarakat.

UMP Papua Barat Tahun 2017 sebesar Rp2.421.500 meningkat menjadi Rp2.667.000 pada 2018, dan kembali meningkat pada 2019 menjadi Rp2.934.500.

Tahun 2020-2021 UMP Papua Barat ditetapkan sebesar Rp3.134.600 kemudian meningkat menjadi Rp3.200.000 pada tahun 2022 dan naik menjadi Rp3.282.000 pada tahun 2023.

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

Pengemudi ojek pangkalan saat menunggu penumpang di Jakarta, Rabu (11/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anggota Tentara Nasional Indonesia dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0508 Depok bersama pelajar memanen cabe merah pada lahan urban farming di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Upah
Bisnis
Upah bisa disebut sebagai hasil sebagai akibat atau dari suatu perbuatan.
Lihat Selengkapnya
Upah
UMP
Bisnis
UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi.
Lihat Selengkapnya
UMP
upah minimum
UMP 2025
papua barat