Sudah Tua, Banyak Bus Perintis Tak Layak Jalan

Liputan6.com, Jakarta - Bus yang melayani rute perjalanan perintis di daerah terpencil dan perbatasan dinilai sudah tidak layak jalan karena sebagian besar sudah tua atau rusak karena kondisi jalan yang tak bagus. Namun, armada bus perintis ini tak kunjung diganti karena tak ada alokasi dana.

Hal ini diungkap oleh Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Bahkan menurutnya, bus perintis yang tak layak jalan ini tidak hanya di satu dua daerah saja tetapi terjadi di 318 trayek angkutan bus perintis di 35 provinsi sepanjang 2024.

"Saat ini, sebagian besar armada bus perintis sudah berusia tua dan tidak laik jalan. Rata-rata pengadaan bus tahun 2016, bahkan masih ada tahun 2012 masih dioperasikan, karena belum ada armada pengganti," ujar Djoko dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (14/12/2024).

Dia menyoroti perlunya segera diganti armada-armada tua tersebut. Pasalnya, ada aspek keselamatan yang dikhawatirkan tidak terjamin jika armada yang beroperasi ternyata tidak layak.

Djoko mengatakan, banyak armada perintis yang dikelola oleh Perum Damri merupakan sumbangan dari pemerintah. Namun, belum ada lagi pembelian armada baru. Padahal, sudah ada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) berkali-kali.

"Sebelumnya untuk mengoperasikan angkutan jalan perintis, armadanya diberikan oleh pemerintah. Sekarang tidak ada pembelian lagi. Namun, PMN sudah berkali-kali diusulkan oleh Kementerian BUMN, tetapi belum disetujui oleh pemerintah dan DPR tahun lalu dicoret lagi," tuturny.

"Di satu sisi kendaraan yang ada sudah tidak laik jalan, sedangkan di sisi lain warga di daerah pelosok membutuhkan, dilematis. Damri itu sampai sekarang belum pernah mendapatkan PMN," tambah Djoko.

Asal tahu saja, Damri akan mendapat PMN sekitar Rp 1 triliun pada 2025 mendatang. Dana tersebut tak sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki armada perintis, tapi juga untuk membeli bus listrik untuk operasional di Ibu Kota.

2 dari 3 halaman

Damri Rugi

Perum DAMRI jamin kebersihan seluruh armadanya untuk mengangkut para pemudik ke kampung halamannya masing-masing sambut Mudik Lebaran 2024. (Foto: Damri)

Sebelumnya, Perum DAMRI menghadapi tantangan besar dalam melayani angkutan perintis di daerah terpencil dan perbatasan. Kerugian DAMRI sering terjadi akibat rendahnya tingkat keterisian penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional.

Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, menyoroti bahwa kompensasi dari pemerintah untuk Damri kerap tidak memadai. Ia meminta perhitungan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

"Perhitungan kompensasi layanan sebisa mungkin harus full cost, ditambah margin yang memadai untuk Perum DAMRI," ujar Desty dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Desty menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang BUMN, setiap penugasan pemerintah kepada BUMN harus disertai penggantian biaya penuh, ditambah margin keuntungan yang memadai.

3 dari 3 halaman

Masalah Load Factor

Ia juga menjelaskan bahwa operasional DAMRI di wilayah terpencil tidak bisa hanya mengandalkan penjualan tiket penumpang. Tantangan utama adalah load factor (keterisian penumpang) yang rendah karena jumlah masyarakat di wilayah tersebut cenderung sedikit.

"Di daerah terpencil dan perbatasan, jumlah penumpang jarang mencapai kapasitas bus. DAMRI terus menghadapi gap negatif akibat load factor yang rendah," katanya.

Masalah Barang Tidak Dihitung sebagai Keterisian

Masalah lain yang dihadapi DAMRI adalah barang bawaan penumpang yang besar tidak dihitung dalam sistem keterisian. Hal ini memperburuk perhitungan operasional Damri.

"Barang yang dibawa penumpang, meskipun besar, tidak dihitung sebagai load factor. Ini semakin menambah negatif gap yang dialami DAMRI," jelas Desty.

Digelar Lebih Panjang, Nilai Transaksi Harbolnas 2024 Ditarget Capai Rp40 Triliun