Upaya Kemenhub Tekan Kecelakaan Transportasi Umum, Begini Strateginya

Liputan6.com, Jakarta Keselamatan transportasi umum menjadi prioritas utama Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) bagi perusahaan angkutan umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (13/12) di Yogyakarta.

SMK merupakan tata kelola keselamatan yang terintegrasi, bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan melalui pengelolaan komprehensif antara penumpang, pengemudi, dan pihak terkait.

Pentingnya Kolaborasi dalam Meningkatkan KeselamatanKepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Aznal, mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, menegaskan bahwa keselamatan transportasi adalah tanggung jawab bersama.

"Keselamatan operasional angkutan umum bukan hanya kewajiban, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha angkutan umum, dan masyarakat," ungkap Aznal, dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, yang menjadi landasan hukum dalam mewujudkan keselamatan transportasi umum.

Dukungan Pelaku Industri

Direktur Utama PT. SAN Putera Sejahtera, Kurnia Lesani Adnan, yang turut hadir, mendukung implementasi SMK. Menurutnya, SMK bukanlah beban, melainkan alat untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan bagi operator.

"SMK membantu kami menjalankan SOP dengan lebih jelas dan melindungi pengelola perusahaan," kata Sani.

Ia juga berharap pemerintah dan operator terus mengevaluasi hambatan dalam penerapan SMK. "Tidak ada aturan yang mudah, tetapi jika konsisten diterapkan, akan berjalan dengan baik," tambahnya.