Bahlil: Muhammadiyah Berpotensi Kelola Tambang Batu Bara Eks Adaro

Pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam Pasal 83A PP 25/2024, disebutkan bahwa organisasi masyarakat keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, diperbolehkan mengelola WIUPK.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat melalui pemberdayaan ormas.

Muhammadiyah dan NU, Pilar Pengelolaan Tambang Berbasis KeagamaanDengan Muhammadiyah dan NU yang kini memiliki peran dalam pengelolaan tambang, pemerintah berharap pengelolaan sumber daya alam dapat lebih terarah, transparan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta masyarakat sekitar.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai tertarik ingin mengelola tambang. Dia mencatat, setelah NU dan Muhammadiyah, kini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) disebut juga menyatakan ingin mengelola tambang.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini pun khawatir, fenomena tersebut bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.

"Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta pampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus," kata Mulyanto seperti dikutip dari siaran tertulis, Selasa (30/7/2024).

Mulyanto meminta, pemerintah dan pimpinan ormas bisa mengkaji ulang kebijakan tambang. Tujuannya, agar ada penilaian ulang terhadap kondisi yang bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas.

“Karena bisa jadi, berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Akhirnya? tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap karena tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor private yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga yang mengurusi masyarakat sipil,” tegas dia.

“Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan," wanti Mulyanto.

Mengingat umur Pemerintahan tinggal beberapa bulan lagi, Mulyanto pun menyarankan untuk membatalkan aturan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

Sebaliknya, di detik-detik akhir kekuasaan Pemerintah saat ini harusnya ada kebijakan yang berpihak ke rakyat agar meninggalkan legacy yang baik agar dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

"Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time. Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir. Jadi tidak perlu grasa-grusu," dia menandasi.