Sukses

Bansos Beras 10 Kg Disebar Awal 2025, Begini Skemanya

Pemerintah resmi melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat miskin pada tahun 2025 guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM).

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat miskin pada tahun 2025 guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, sekitar 10 kilogram per bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun program bantuan pangan beras tersebut hanya berjalan pada Januari-Februari 2025. Jumlah bantuan yang diberikan berupa 10 kg beras dengan jumlah penerima manfaatnya turun dari 22 juta menjadi 16 juta keluarga penerima manfaat.

"Bantuan pangan/beras; 16 juta KPM 10 kg/bulan, selama 2 bulan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya akan menugaskan Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan 10 kg beras tersebut.

“Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP (penerima bantuan pangan) sebanyak 10 kg,” ujar Arief.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa selain memberikan bantuan pangan berupa beras, Pemerintah juga memberikan keringanan terkait barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, yakni PPN-nya akan nol persen.

"Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN," pungkas Airlangga.

2 dari 3 halaman

Diskon Tarif Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Menyusul, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku efektif 1 Januari 2025.

"Kami menghargai dengan adanya diskon 50 persen tarif listrik," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

Darmawan bilang, diskon tarif listrik sebesar 50 persen berlaku bagi pelanggan dengan daya listrik mulai 450 VA hingga 2.200 VA. Diskon tarif listrik ini berlaku pada Januari sampai Februari 2025.

Secara rinci, diskon tarif listrik ini menyasar pada 81,4 juta pelanggan PLN. Terdiri dari 24,6 juta pelanggan 450 Watt, kemudian 38 juta pelanggan 900 Watt, 14,1 juta pelanggan 1.300 Watt, dan 4,6 juta pelanggan 2.200 Watt.

"Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat," ucap Darmawan.

 

3 dari 3 halaman

Pelanggan Pascabayar dan Prabayar

Darmawan menambahkan, diskon tarif listrik ini juga berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar. Nantinya, PLN akan melakukan penyesuaian tagihan bagi pelanggan.

"Kami langsung secara otomatis menyesuaikan bahwa pembelian pulsa yang tadinya Rp100.000 misalnya untuk KWH tertentu, nanti hanya tinggal Rp50.000, menjadi separuhnya," ucapnya.

Ia berharap pemberian diskon listrik ini dapat mengurangi beban ekonomi pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengakses layanan WhatsApp resmi PLN ke nomor 08777 11 12 123. 

"Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat," tandasnya.

Video Terkini