Pekerja Kena PHK Berhak Dapat 60% Gaji selama Setengah Tahun dan Tunjangan Rp 2,4 Juta per 1 Januari 2025

Peningkatan Mobilitas Masyarakat di Jakarta — Sejumlah pekerja berjalan saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Salah satu aturan kerja pada sektor non esensial diizinkan bekerja dari kantor atau 'work from office' (WFO) 75 persen dan sektor esensial 100 persen. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di tengah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang dirancang untuk memberikan manfaat komprehensif kepada pekerja yang terdampak.

Manfaat Tunai Hingga 6 Bulan untuk Pekerja yang Terkena PHK

Dalam Program JKP, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan stimulus berupa manfaat tunai sebesar 60 persen dari gaji flat selama enam bulan. Bantuan ini bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

“Dengan manfaat tunai dari JKP, kami berharap pekerja tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka setelah terkena PHK. Kebijakan ini juga membantu mempertahankan daya beli di tengah tantangan ekonomi,” ujar Menaker Yassierli dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Dapat Tunjangan Rp 2,4 Juta

Selain manfaat tunai, Program JKP juga memberikan pelatihan bagi pekerja terdampak, dengan dukungan dana sebesar Rp2,4 juta per orang. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan sehingga mereka lebih siap menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif.

Untuk mendukung pencarian kerja, pemerintah menyediakan akses informasi pekerjaan melalui platform digital, serta peluang untuk mengikuti Program Prakerja. Langkah ini bertujuan memperbesar peluang bagi pekerja untuk segera kembali bekerja.

2 dari 3 halaman

Stimulus Pekerja Lainnya

Timpang, Perbandingan UMP dengan Biaya Hidup di Jakarta — Angka biaya hidup tersebut berdasarkan perhitungan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di DKI Jakarta dalam sebulan pada konsumsi 847 komoditas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Di samping bantuan langsung untuk pekerja yang terkena PHK, pemerintah juga memberikan relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa diskon 50 persen bagi sektor padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

Relaksasi ini mencakup sekitar 3,76 juta pekerja dan bertujuan meringankan beban perusahaan sehingga bisa mempertahankan lebih banyak tenaga kerja.

Penting untuk dicatat bahwa relaksasi ini tidak akan mengurangi manfaat JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami memastikan relaksasi ini tidak akan memengaruhi hak dan manfaat yang diterima pekerja,” tambah Menaker.

3 dari 3 halaman

Komitmen Lindungi Pekerja

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta — Kenaikan UMP 2024 bertujuan menjaga supaya para pekerja tidak terjebak dalam kemiskinan karena upah murah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pekerja di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Fokus utama adalah memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja yang terdampak PHK, sekaligus menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung pekerja menghadapi tantangan ekonomi pasca kenaikan PPN, sambil mendorong peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia,” tutup Menaker Yassierli.

Naik 6,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Landasan Kuat Kenaikan Upah Minimum 2025

Afiliator saat menawarkan produk secara daring atau online dengan melakukan siaran langsung melalui aplikasi di dalam kotak studio siaran saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 1212 di Jakarta, Kamis (12/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas A.M Djiwandono (kanan) sesaat sebelum memberikan keterangan terkait APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

PHK
Tokoh
PHK adalah Pemutusan Hubungan Kerja, itu berarti seorang karyawan sudah diputuskan hubungan kerja dari perusahaan.
Lihat Selengkapnya
PHK
pekerja
gaji
Menteri Ketenagakerjaan
menaker
PPh
Penghasilan