Stimulus PPN 12 Persen Cuma 2 Bulan, Cukupkah?

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai stimulus ekonomi untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% tahun 2025.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kenaikan tarif PPN 12% yang berpotensi memberatkan perekonomian, terutama pada masyarakat menengah ke bawah.

"Beberapa stimulus yang dirancang oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kenaikan tarif PPN," kata Josua kepada Liputan6.com, Selasa (17/12/2024).

Beberapa stimulus yang dirancang pemerintah termasuk subsidi untuk barang-barang pokok dan layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pertama, barang-barang seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng akan mendapatkan subsidi berupa PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 1%, yang memungkinkan harga barang-barang ini tetap terjangkau meskipun tarif PPN dinaikkan.

Kedua, pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah akan mendapatkan diskon 50% untuk tagihan listrik mereka selama dua bulan, yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya hidup. Ketiga, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan akan diberikan kepada 16 juta penerima selama bulan Januari hingga Februari 2025, untuk memastikan kelompok masyarakat paling rentan tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Salah satu langkah penting dalam kebijakan fiskal ini adalah penerapan tarif PPN 12% yang lebih tinggi pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Dengan strategi ini, pemerintah berupaya untuk meminimalkan dampak buruk terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah.

2 dari 3 halaman

Pengenaan PPN

Maret, Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Direncanakan Naik — Pemprov DKI pada Maret mendatang berencana meningkatkan persentase pajak kendaraan bermotor (PKB) secara progresif dengan kenaikan mencapai 150 persen sebagai upaya menekan kepemilikan mobil lebih dari satu, Jakarta, Rabu (14/1/2015). (Liputan6.com/Faizal

Pengenaan PPN lebih tinggi pada barang-barang mewah tersebut dianggap sesuai dengan prinsip keadilan fiskal, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

"Selain itu, PPN 12% lebih banyak dikenakan pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga efeknya terhadap masyarakat menengah ke bawah diminimalkan. Hal ini selaras dengan azas keadilan fiskal yang menjadi dasar kebijakan ini," ujarnya.

Meski stimulus yang diberikan bersifat cukup besar dan komprehensif, dampaknya mungkin hanya terasa dalam jangka pendek. Josua menilai bahwa stimulus selama dua bulan bisa sangat signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada awal tahun yang umumnya menjadi periode penuh tantangan ekonomi.

3 dari 3 halaman

Durasi Stimulus

Penerimaan Pajak 2022 Capai Target — Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Kamis (29/12/2022). Penerimaan pajak tercatat melampaui target 2022 meskipun tanpa pelaksanaan program pengungkapan sukarela atau PPS dan kenaikan tarif pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun, menurutnya, durasi stimulus yang pendek dapat membatasi dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga jangka panjang, terutama terkait dengan dampak lanjutan dari kenaikan PPN.

Untuk itu, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melihat apakah kebijakan ini perlu diperpanjang atau jika langkah tambahan lainnya, seperti subsidi energi atau insentif pajak lebih lanjut, diperlukan untuk mempertahankan momentum konsumsi.

"Stimulus tersebut efektif sebagai mitigasi jangka pendek, tetapi untuk mempertahankan momentum konsumsi hingga akhir 2025, perlu evaluasi apakah kebijakan serupa perlu diperpanjang atau diimbangi dengan langkah lain seperti subsidi energi atau insentif pajak tambahan," ujarnya.

"Dampak positif dari stimulus terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi RI akan sangat tergantung pada efektivitas implementasi kebijakan serta respon masyarakat dan dunia usaha terhadap perubahan tarif pajak," tambahnya.

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Bagaimana Detailnya?

Afiliator saat menawarkan produk secara daring atau online dengan melakukan siaran langsung melalui aplikasi di dalam kotak studio siaran saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 1212 di Jakarta, Kamis (12/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas A.M Djiwandono (kanan) sesaat sebelum memberikan keterangan terkait APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPN 12%
PPN 12 persen
Stimulus
Diskon Tarif Listrik
Diskon Listrik