Maman Abdurrahman Pastikan UMKM Tak Kena Dampak PPN Naik Jadi 12%

Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan resmi naik menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus memastikan keberlanjutan anggaran negara.

Namun, kebijakan ini juga dilengkapi dengan berbagai insentif dan pengecualian, terutama untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, hingga jasa pendidikan dan kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa bahan pokok yang disebutkan sebelumnya tidak terkena PPN.

Pemerintah berharap, dengan kebijakan yang berimbang ini, daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, ada pula bantuan khusus berupa subsidi dan pengurangan biaya bagi rumah tangga berpendapatan rendah, yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi 2025. 

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini didasarkan pada amanat UU HPP. Pemerintah menilai, penyesuaian ini diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Mengutip Liputan6.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, "Jadi kebijakan sesuai UU HPP yang dalam hal ini mengamanatkan PPN 12 persen dengan tetap menjalankan asas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, kami sedang memformulasikan lebih detail. Karena ini konsekuensi terhadap APBN, aspek keadilan, daya beli dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu kita seimbangkan." Kebijakan ini juga didesain agar tetap selaras dengan target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah menyebut bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang-barang tertentu yang tidak termasuk kebutuhan utama. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat.

Sejumlah barang dan jasa mendapat pengecualian dari tarif PPN 12%. Di antaranya adalah bahan makanan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, dan susu. Jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, serta transportasi umum juga masuk dalam daftar bebas pajak.

Mengutip Liputan6.com, Airlangga menyebut, stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3 persen, PPN-nya tetap 11 persen.

Langkah ini dirancang untuk mendukung industri pengolahan makanan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian. Pemerintah memastikan bahwa barang-barang yang dianggap penting untuk kebutuhan dasar tidak akan terdampak kenaikan PPN ini.