Indonesia Bidik Swasembada Garam di 2027, NTT dan Kulon Progo jadi Pusat Produksi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memulai produksi garam secara masif di Indonesia pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor garam.

Fokus utama produksi akan dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kulon Progo, yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan industri garam.

Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siry, menyampaikan salah satu lokasi percontohan di Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik geografis yang serupa dengan Darwin, salah satu produsen garam terbesar di Australia.

“Dan salah satu yang lakuin berharap di sekitar NTT yang punya kesamaan dan segaris dengan darwin bisa produksi garam," kata Hendra dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (17/12).

Sementara itu, produksi garam di wilayah Kulon Progo akan menerapkan sistem gravitasi atau pemanfaatan kemiringan di tepi laut serta teknologi rumah tunnel. Dengan sistem ini, kadar garam yang dihasilkan dapat mencapai tingkat kemurnian antara 97 hingga 98 persen.

"Untuk di beberapa tempat misalnya di kulon progo misalnya sistem garam yang memanfaatkan grativikasi atau kemiringan di pinggir laut dan panas yang menggunakan sistem tunnel, itu kadar garam yang dihasilkan bisa mencapai 97-98 persen," jelas Hendra.

Hendra menambahkan fokus utama pihaknya saat ini adalah memastikan kualitas produksi garam dari hulu. Dengan kualitas sumber garam yang baik, pemerintah berharap dapat mengembangkan berbagai produk turunan yang lebih optimal.

“Nah kita berharap, yang paling penting hulu kalau sumbernya bagus kita mau menggunakan apa saja produk turunan lainya bisa lebih bagus. sehingga kami fokus gimana produksi garam bisa secara kualitas baik,” ungkapnya.

2 dari 4 halaman

Jumlah Produksi Garam

Panen Garam — Petani memanen garam di Sidoarjo, Jawa Timur, 16 September 2019. Menurut petani, meningkatnya produksi garam saat musim kemarau dari lima ton menjadi delapan ton per minggu, mengakibatkan harga garam di tingkat petani tradisional untuk kualitas nomor satu menurun. (Juni Kriswanto/AFP)

Mengenai jumlah produksi garam yang pasti, Hendra menyatakan belum dapat memastikan angkanya. Namun, ia optimistis kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi melalui panen raya yang dilakukan di beberapa wilayah sentra garam.

“Tapi kita pemenuhan untuk konsumsi atau swasembada garam konsumsi bisa dipenuhi di panen raya yang ada dilakukan di ebebrapa tempat,” katanya.

Lebih lanjut, Hendra menyoroti masalah kebocoran garam industri ke pasar sebagai garam konsumsi, yang selama ini kerap menjadi tantangan di sektor ini.

“Kita yang tidak ingin lakukan, garam industri yang perlu impor saat ini, malah rembes ke pasar menjadi garam kosnusmi, itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Dengan kesiapan dan kinerja yang ditunjukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini, pemerintah optimistis target swasembada garam pada 2027 dapat tercapai.

“Kesiapan KKP dengan kinerja tahun ini insyaallah bisa mencapai dan klau kita targetkan sentra garam lebih besar di sekitar NTT, itu bisa meningkatkan janjinya waktu rakor yakni 2027 bisa berhasil swasemba,” tutup Hendra.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Indonesia Tak Ada Lagi Impor Garam di 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui bahwa sektor pangan RI masih tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Vietnam dan juga Thailand.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa diperlukan kebijakan yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai target swasembada pangan tahun 2027 mendatang.

Penyusunan kebijakan itu termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengawasi dan mengelola pangan di sektor perikanan dan kelautan.

"Saya ambil satu contoh. Kalau mau swasembada beras itu kebijakannya audah luar biasa, hampir terkait dengan seluruh kementerian. Kemudian ada juga KKP yang sangat menentukan (seputat) lautan, ikannya, belum biodiversity yang begitu banyak, hilirisasi sektor kelautan," kata Zulhas dalam kegiatan Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Kalau di pertanian, padi perlu irigasi, ada Menteri PU. Perlu pupuk ada BUMN,” lanjutnya.

Zulhas lebih lanjut menyampaikan, untuk mengejar posisi Thailand dan Vietnam yang sudah kuat di sektor pangan. Indonesia perlu mengumpulkan bibit unggul.

"Tidak ada tawar menawar. Presiden sudah memerintahkan swasembada pangan selambatnya tahun 2027. Tapi untuk berkedaulatan secara permanen, kita memerlukan waktu lebih panjang," ucapnya.

“Sudah 10 tahun kita tidak melakukan riset bibit unggul," sebut Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas pun memuji kinerja Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam mengawasi sektor perikanan dan kelautan RI.

"Kami baru juga rapat kemarin. Ini Pak Sakti Wahyu Trenggono ini luar biasa. Beliau 5 tahun ini kenapa diperpanjang karena memang hebat," tuturnya.

"Beliau mengatakan kepada kami, ‘Pak Menko soal garam, saya kendalikan. Kalau saya diberi untuk mengendalikan garam, tahun depan kita tidak usah impor garam lagi. Jadi tahun depan tidak akan ada impor garam," beber Zulhas.

4 dari 4 halaman

Zulhas Akui Sektor Pangan Indonesia Kalah dari Vietnam dan Thailand

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa diperlukan kebijakan yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai target swasembada pangan tahun 2027 mendatang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui bahwa sektor pangan RI masih tertinggal dari negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Vietnam dan juga Thailand.

Zulhas mengatakan, hal inilah yang menjadi salah satu pendorong bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo untuk menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritasnya.

“Kami akui tertinggal dengan Vietnam, kami tertinggal dengan Thailand (di sektor pangan),” kata Zulhas dalam Indonesia Marine and Fisheries Business Forum di Jakarta, Selasa, (10/12/2024).

Zulhas menjelaskan, tertinggalnya Indonesia di sektor pangan mengingat pada 5 tahun pertama zaman reformasi, negara itu berfokus pada bidang politik dan dilanjutkan pembangunan infrastruktur hingga kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sehingga (pangan) menjadi perhatian utama. Karena memang selama 28 tahun kita agak tertinggal dibandingkan masa jaman Soeharto," ujar dia.

Maka dari itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah akan terus mendorong berbagai riset di sektor pangan. Upaya ini untuk mengejar keunggulan Vietnam dan Thailand.

"Sudah lama kita tidak melakukan riset bibit unggul," jelas Zulhas.