Sukses

Siap-Siap Harga Apartemen Naik 10% per 2025, Ini Sebabnya

Sederet kebijakan pemerintah dikhawatirkan dapat mengganggu harga apartemen yang disediakan oleh pihak pengembang swasta per 2025.

Liputan6.com, Jakarta Sederet kebijakan pemerintah, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah hingga kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, dikhawatirkan dapat mengganggu harga apartemen yang disediakan oleh pihak pengembang swasta.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengungkapkan bahwa secara okupansi, tingkat keterisian apartemen di perkotaan saat ini sebenarnya dalam kondisi cukup baik.

"Untuk okupansi apartemen swasta cukup baik. Umumnya di atas 70 persen, bahkan beberapa bisa di atas 90 persen. Karena kebutuhan hunian, khususnya di kota-kota besar, apartemen adalah solusinya," jelasnya kepada Liputan6.com, Rabu (18/12/2024).

Sayangnya, Bambang tidak bisa menjamin kondisi baik ini akan bertahan hingga masa mendatang. Pasalnya, pihak pengembang diberatkan oleh adanya kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang membuat ongkos konstruksi membengkak.

"Untuk harga, tentu tidak bisa mengikuti penurunan harga seperti yang dilakukan Kementerian PKP. Apalagi dengan kenaikan PPN 12 persen, tentu biaya konstruksi akan naik. Ujungnya, harga properti akan naik, bukan turun," keluhnya.

Harga Apartemen Makin Mahal

Bambang, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Cipta Graha Grup, memperkirakan harga apartemen swasta di tahun depan bisa melambung hingga 10 persen. Terlebih, kondisi pasar di sektor perumahan saat ini sedang tidak stabil.

"Sejujurnya, saat ini pasar apartemen agak tidak baik-baik saja. Jadi, kenaikan harga lebih disebabkan oleh efek inflasi dan kenaikan biaya konstruksi, dengan perkiraan kenaikan berkisar antara 5 hingga 10 persen pada 2025," ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang memohon kepada pemerintah agar program penyediaan rumah, baik dalam bentuk tapak maupun vertikal (rusun), bisa turut mempertimbangkan harga pasaran secara umum.

"Untuk diskon rusun, tentu itu kewenangan pemerintah. Hanya saja diusahakan tetap memperhatikan harga pasar yang wajar. Agar konsumen tidak berpikir harga rusun turun, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pihak swasta untuk menjual proyek apartemen mereka," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Banting Harga Rusun untuk ASN hingga Warga Kolong Jembatan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai inisiasi pembangunan 3 juta rumah pada penghujung 2024.

Dengan memanfaatkan sejumlah aset eksisting dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk dibagikan secara murah, bahkan gratis ke sekelompok kalangan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pedagang UMKM, pekerja swasta, hingga warga kolong jembatan.

Proses serah terima kunci hunian salah satunya dilakukan di Rusun Pasar Rumput, Jakarta pada Kamis, 28 November 2024.  Sejumlah penghuni Rusun seperti guru, TNI, ASN hingga wartawan dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa Rp 1,1-2,25 juta per bulan, turun dari tarif sewa sebelumnya Rp 3,5 juta per bulan.

Menurut catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada sebanyak 334 pendaftar yang merupakan ASN, TNI/Polri, pedagang UMKM, masyarakat sekitar, hingga generasi milenial yang mendaftar untuk mengambil unit di Rusun Pasar Rumput. Adapun total hunian vertikal tersebut memiliki sebanyak 1.984 unit.

Dengan dua tipe unit hunian, tipe hook dan tipe standar di Rusun Pasar Rumput. Spesifikasi tipe hook dengan luas 38 meter persegi dilengkapi air PDAM, daya listrik 1.300 watt, dengan closet duduk dan shower.

Sedangkan tipe standar yakni 36 meter persegi dengan spesifikasi yang sama. Fasilitas umum yang tersedia pada area Rusun ini ada pasar tradisional, klinik kesehatan, balai warga, taman warga, Paud, ATM Center dan Jakmart.

Selain untuk pekerja, Kementerian PKP juga telah memulai program relokasi warga kolong jembatan ke sejumlah rusun di Jakarta. Program relokasi warga kolong jembatan ini dimulai pada 30 November 2024, untuk 232 kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan/kecamatan di tiga kota administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. 

 

3 dari 3 halaman

Relokasi Warga

Beberapa tower yang dijadikan tempat relokasi warga tersebut, antara lain rusun yang berlokasi di Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulo Gadung, KS Tubun, Jati Rawasari, Karang Anyar, Tongkoi, Cibesel, dan Rusun Jatinegara Barat.

Mereka diberi tempat tinggal tanpa dipungut biaya alias gratis hingga 6 bulan ke depan. Setelahnya, mereka akan dikenakan biaya Rp 550 ribu per unit per bulan. 

Tak hanya diberi tempat tinggal, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, warga kolong jembatan yang dipindahkan ke rusun tersebut juga akan diberi fasilitas dan pelatihan kerja agar bisa hidup mandiri. 

"Kita mulai memindahkan saudara kita yang ada di bawah jembatan ke rumah susun. Tapi juga diberikan perhatian sosial, tapi juga diberikan latihan. Mereka harus sampai bisa punya penghasilan, punya kerja. Misalnya, dilatih motong rambut. Bangun dari sini (rusun tempatnya tinggal), mereka ada tempat kerja di dekat tempat mereka tinggal," ungkap Ara beberapa waktu lalu.

Selain di Jakarta, program relokasi warga kolong jembatan juga akan dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat dalam waktu dekat. Ara mengungkapkan, total ada sebanyak 100 KK warga yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, akan dipindahkan ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

"Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya," sebutnya. 

Kembali, ia berjanji kepada warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.