Pemerintah Gencar Siapkan Rumah, tapi Pengembang Potensi Tekor

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menilai bahwa pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) secara umum tidak lagi menjanjikan secara bisnis. Meskipun saat ini pemerintah tengah gencar menyiapkan hunian, baik dalam bentuk tapak maupun vertikal, melalui program 3 juta rumah.

Bambang menjelaskan bahwa ongkos pembangunannya jauh lebih besar dibandingkan harga jual yang ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Untuk rusunami yang dikerjakan pihak swasta belum berjalan. Karena harga jual yang ditentukan pihak PUPR yang lalu-lalu lebih rendah dari biaya konstruksinya. Jadi sampai dengan sekarang, rusunami hanya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi ASN serta TNI/Polri," ungkapnya kepada Liputan6.com, Rabu (18/12/2024).

Bambang kemudian mencontohkan salah satu proposal yang diajukan oleh PT Panca Jaya Propertindo, pengembang yang merupakan anggota Cipta Graha Grup miliknya, yang hingga kini belum menemukan solusi.

Pada awal 2024, pihaknya mengajukan proposal pembangunan Rusunami Tegar Beriman di kawasan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Proposal tersebut diajukan karena harga jual rusunami yang dipatok Kementerian PUPR masih lebih rendah daripada total biaya konstruksi.

Tak Direspon Pemerintah

Sayangnya, proposal itu hingga kini belum mendapat respons dari pemerintah. Bambang menyebut bahwa pembangunan hunian vertikal semacam rusunami tidak lagi dilirik oleh pengembang karena dipandang berisiko merugi.

"Yang lalu-lalu saya sudah melakukan paparan ke PUPR. Harga rusunami bahkan tidak cukup dibandingkan dengan harga konstruksinya. Sudah 4 tahun lebih tidak ditinjau," ujar Bambang.

"Sebagai informasi, harga patokan rusunami tidak menarik bagi developer. Bahkan berada di bawah biaya konstruksi saat ini karena sudah lebih dari 4 tahun tidak di-review," tegasnya.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Banting Harga Rusun untuk ASN hingga Warga Kolong Jembatan

FOTO: Pemprov DKI Belum Putuskan Konsep Kepemilikan Rumah Susun Pasar Rumput — Suasana Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, (27/10/2020). Perumda Pasar Jaya bersama Pemprov DKI masih menggodok alokasi penerima manfaat Rusun Pasar Rumput, termasuk konsep kepemilikan apakah menjadi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau milik (Rusunami). (Liputa6.com/Immanuel Antonius)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai inisiasi pembangunan 3 juta rumah pada penghujung 2024.

Dengan memanfaatkan sejumlah aset eksisting dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk dibagikan secara murah, bahkan gratis ke sekelompok kalangan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, pedagang UMKM, pekerja swasta, hingga warga kolong jembatan.

Proses serah terima kunci hunian salah satunya dilakukan di Rusun Pasar Rumput, Jakarta pada Kamis, 28 November 2024. Sejumlah penghuni Rusun seperti guru, TNI, ASN hingga wartawan dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa Rp 1,1-2,25 juta per bulan, turun dari tarif sewa sebelumnya Rp 3,5 juta per bulan.

Menurut catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada sebanyak 334 pendaftar yang merupakan ASN, TNI/Polri, pedagang UMKM, masyarakat sekitar, hingga generasi milenial yang mendaftar untuk mengambil unit di Rusun Pasar Rumput. Adapun total hunian vertikal tersebut memiliki sebanyak 1.984 unit.

Dengan dua tipe unit hunian, tipe hook dan tipe standar di Rusun Pasar Rumput. Spesifikasi tipe hook dengan luas 38 meter persegi dilengkapi air PDAM, daya listrik 1.300 watt, dengan closet duduk dan shower.

Sedangkan tipe standar yakni 36 meter persegi dengan spesifikasi yang sama. Fasilitas umum yang tersedia pada area Rusun ini ada pasar tradisional, klinik kesehatan, balai warga, taman warga, Paud, ATM Center dan Jakmart.

Selain untuk pekerja, Kementerian PKP juga telah memulai program relokasi warga kolong jembatan ke sejumlah rusun di Jakarta. Program relokasi warga kolong jembatan ini dimulai pada 30 November 2024, untuk 232 kepala keluarga (KK) di tiga kelurahan/kecamatan di tiga kota administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

3 dari 3 halaman

Relokasi Warga

Beberapa tower yang dijadikan tempat relokasi warga tersebut, antara lain rusun yang berlokasi di Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulo Gadung, KS Tubun, Jati Rawasari, Karang Anyar, Tongkoi, Cibesel, dan Rusun Jatinegara Barat.

Mereka diberi tempat tinggal tanpa dipungut biaya alias gratis hingga 6 bulan ke depan. Setelahnya, mereka akan dikenakan biaya Rp 550 ribu per unit per bulan.

Tak hanya diberi tempat tinggal, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, warga kolong jembatan yang dipindahkan ke rusun tersebut juga akan diberi fasilitas dan pelatihan kerja agar bisa hidup mandiri.

"Kita mulai memindahkan saudara kita yang ada di bawah jembatan ke rumah susun. Tapi juga diberikan perhatian sosial, tapi juga diberikan latihan. Mereka harus sampai bisa punya penghasilan, punya kerja. Misalnya, dilatih motong rambut. Bangun dari sini (rusun tempatnya tinggal), mereka ada tempat kerja di dekat tempat mereka tinggal," ungkap Ara beberapa waktu lalu.

Selain di Jakarta, program relokasi warga kolong jembatan juga akan dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat dalam waktu dekat. Ara mengungkapkan, total ada sebanyak 100 KK warga yang tinggal di kolong Jembatan Pasupati, akan dipindahkan ke dua rumah susun yang terletak di Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

"Terima kasih atas kesediaan dan keikhlasan warga yang bersedia direlokasi. Kami pastikan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kini giliran Bandung, dan kami akan upayakan hal serupa di daerah lainnya," sebutnya.

Kembali, ia berjanji kepada warga yang direlokasi akan diberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk membantu mereka memperoleh penghasilan. “Intinya nanti warga bisa bekerja atau berwirausaha,” kata Ara.

Jelang Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Sejumlah Bahan Pangan Alami Kenaikan