Beras Premium Tak Kena PPN 12 Persen, Begini Penjelasan Menko Zulhas

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Namun, barang pokok strategis seperti beras dibebaskan dari PPN 12 persen.

Meski begitu, beras premium dan bahan pangan premium rencananya tetap dikenakan PPN 12 persen. Hanya saja belum ada penjelasan yang merinci jenis-jenis beras premium yang dimaksud.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan kalau beras premium masuk dalam bahan pangan strategis yang tidak kena PPN 12 persen.

"Beras tidak (kena) PPN sama sekali," ujar Arief ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Ketika dikonfirmasi kembali, dia menegaskan beras premium tidak terdampak PPN yang baru akan ditetapkan pada awal tahun depan.

"Enggak, enggak, beras premium juga enggak (kena PPN)," kata dia.

Kendati demikian, Arief mengatakan masih ada peluang jenis-jenis khuus yang akan terdampak PPN 12 persen. Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan.

"Mungkin nanti beras khusus tapi on discussion. Enggak ada. Sudah disampaikan, enggak kena PPN barang-barang komoditas strategis," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Konferensi Pers terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pengenaan pajak ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menko Airlangga menjelaskan, sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN kini dikenakan PPN 12%.

"Bahan makanan premium antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, akan dikenakan PPN 12%," jelas dia.

Airlangga melanjutkan, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang terus ditingkatkan Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis.

Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang di antaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi.

“Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Airlangga.

Dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan yang diberikan pada 2025 sebesar Rp 265,6 triliun, Pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.