PPN 12 Persen Jadi Senjata Pemerintah Perkuat Fondasi Ekonomi, Benarkah?

IKPI memastikan akan mendampingi pemerintah dalam masa transisi penerapan tarif baru. Organisasi ini berkomitmen membantu wajib pajak melalui konsultasi dan pelatihan agar implementasi kebijakan berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta transparansi.

Selain itu, IKPI menekankan bahwa peningkatan tarif PPN juga dapat mendorong perbaikan struktur perpajakan nasional. Dengan penerimaan negara yang lebih optimal, pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mendukung kemajuan sektor publik.

"Kami percaya bahwa kenaikan PPN ini dapat menjadi tonggak baru dalam menciptakan struktur pajak yang lebih adil dan berdaya saing. Sebagai mitra strategis pemerintah, IKPI akan terus mendukung keberhasilan kebijakan ini," kata Pino.

Rencana kenaikan tarif PPN ke 12% pada 2025 tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

IKPI melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk memajukan sistem perpajakan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari perannya, IKPI akan terus memperluas akses edukasi pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan.

"Kami mendukung kebijakan ini karena kami yakin pajak yang berkeadilan adalah fondasi penting menuju kemandirian bangsa," tutup Pino.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, kenaikan tarif PPN diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.