Liputan6.com, Jakarta PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mendukung program ketahanan pemerintah melalui budidaya padi Biosalin di pesisir utara Semarang, tepatnya di Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, PGN menjalin kerjasama dengan BRIN dan Pemkot Semarang.
Baca Juga
Program ini juga merupakan bagian dari Riset Smart Farming Biosalin 1 dan 2 Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2024 di Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu.
Advertisement
Padi Bioselin merupakan varietas benih padi yang tahan akan kadar garam tinggi. Padi tersebut ditanam di lahan pesisir seluas 20 hektar yang bisa dikembangkan menjadi 100 hektar. Sementara itu, seluas 20 hektar lahan diantaranya merupakan lahan tidur. BRIN juga menggandeng TNI Polri untuk mempercepat penyiapan lahan.
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang esensial dalam rangka ketahanan pangan. BRIN mengapresiasi langkah pemanfaatan lahan pesisir untuk budidaya Padi Biosalin bersama PGN dan Pemkot Semarang.
"Program biosalin ini merupakan bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dan ada 400 hektare tanah sejenis yang bisa ditanami dengan varietas biosalin. Program ini juga mendukung program emas 2045," ujar Hevearita Gunaryanti Rahayu, Walikota Semarang.
Lingkup bantuan CSR PGN berupa pengembangan produksi padi Biosalin dilaksanakan dari Desember 2024 - April 2025 yang terdiri dari bantuan benih dan pupuk dan dilanjutkan pendampingan pasca panen dan pengolahan prosesing benih sampai Desember 2025.
Kondisi lahan pesisir utara Jawa ini sangat abrasif dan kurang subur, seiring dengan air laut yang semakin mengikis tanah pesisir pantai dan mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Biosalin menjadi tanaman yang cocok untuk menghidupkan kembali lahan pesisir tersebut. Upaya ini juga ditujukan untuk menghijaukan kembali lahan pesisir utara Semarang.
"BRIN bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk mendukung program pemerintah melalui riset dan pengembangan keilmuan. Kami harapkan hasil riset kami bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat seperti yang kami lakukan bersama Pemkot Semarang dan PGN hari ini. Budidaya Padi Biosalin diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Kota Semarang," imbuh Kepala Pusat Riset SPBPDH BRIN, Nugroho Adi Sasongko.
Budidaya Biosalin
“Langkah PGN dalam budidaya Biosalin merupakan bagian dari komitmen PGN untuk memberikan manfaat sosial& lingkungan bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan lahan tidur ini, juga bagian dari dukungan PGN untuk menjaga ketahanan pangan, selaras dengan program ketahanan pangan Presiden RI,” ujar Direktur infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta yang turut hadir dalam kegiatan penanaman Biosalin di Semarang (21/12).
Harry melanjutkan, budidaya Biosalin sekaligus menjadi salah satu solusi untuk menangani lahan yang terdampak salinitas di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Tuga. Sebagai informasi, salinitas adalah tingkat keasinan dalam air. Pada tahun 2021, kegagalan panen seluar 50 hektar pernah terjadi di Kecamatan Tugu akibat masuknya air laut di lahan persawahan. Pasca kejadian itu, lahan sawah yang terdampak menjadi terbengkalai dan tidak dapat ditanami.
Budidaya pada Biosalin ini diharapkan berhasil tumbuh dan bisa panen dengan kualitas yang baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, budidaya Biosalin ini diharapkan dapat menjadi lapangan kerja bagi para buruh tani.
PGN terus berkomitmen agar kegiatan CSR PGN dapat memberikan dampak yang positif bagia masyarakat. Tidak hanya menyediakan gas bumi sebagai solusi energi ramah lingkungan, tetapi keberadaan PGN juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif.
Advertisement
Hemat Subsidi LPG Rp 3,5 Triliun, KPPU Usul 3 Juta Rumah Tersambung Jargas
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Fanshurullah Asa, mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam program pembangunan 3 juta rumah.
Jika dilaksanakan, KPPU prediksi ada penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita.
Sebelumnya, KPPU telah mengirimkan surat kepada Maruarar Sirait alias Ara pada 4 Desember 2024, terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2019.
Melalui surat itu, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3 kg, yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp 461 triliun. Sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.
"Melalui jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).
Dalam sarannya, KPPU menggarisbawahi agar pembangunan 3 juta rumah, serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5/1999. Yakni, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi. Seraya mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Tak hanya kepada Menteri PKP, Ifan berkata, pada 28 Agustus 2024 dirinya juga telah menyurati Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota.
Menteri Ara: Perlu Dukungan KPPU
"Dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun," terang Ifan.
"Selama 5 tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah. KPPU mengestimasi, pembangunan 3 juta rumah dengan instalasi jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun, dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun," bebernya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Ara menyampaikan, program utama kementeriannya sesuai arahan Prabowo yakni dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.
"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," ujar Ara.
Advertisement