Kabar Gembira Bun! Harga Minyak Goreng MinyaKita Turun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan bahwa harga minyak goreng rakyat, MinyaKita, yang sempat mencapai Rp17.000 per liter kini berangsur turun. Ini tentunya menjadi kabar gembir bagi para bunda-bunda rumah tangga yang sering memasak.

“Saat ini, saya cek ada yang sudah dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Harga mulai kembali normal,” kata Budi dikutip dari ANTARA, Senin (23/12/2024).

Penyebab Kenaikan Harga MinyaKita

Budi menjelaskan bahwa kenaikan harga sebelumnya terjadi akibat keterlambatan pasokan dan panjangnya rantai distribusi.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Perdagangan memanfaatkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Sistem ini memungkinkan pengawasan distribusi minyak goreng dari pusat hingga daerah secara efisien.

“Kami menggunakan SP2KP untuk memantau harga secara nasional hingga ke daerah. Dengan ini, kami bisa segera mengidentifikasi penyebab kenaikan harga, seperti pasokan yang tersendat,” ungkap Budi.

Langkah Antisipasi Kemendag

Meski harga telah menunjukkan tren penurunan, Kemendag bersama Satgas Pangan serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memastikan stabilitas harga MinyaKita di seluruh wilayah Indonesia.

“Dinas dan Satgas Pangan memantau serta berkomunikasi setiap hari untuk memastikan distribusi tetap lancar,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Rantai Distribusi yang Panjang Jadi Kendala

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Rusmin Amin, mengungkapkan bahwa panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran.

“Distribusi yang terlalu panjang membuka peluang adanya transaksi antarpengecer, sehingga harga yang diterima konsumen menjadi lebih tinggi,” jelas Rusmin.

Ia menjelaskan bahwa harga di tingkat distributor utama (D1 dan D2) sebenarnya masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700. Namun, ketika minyak goreng berpindah tangan beberapa kali antara pengecer dan grosir, harga di konsumen akhir menjadi lebih mahal.

“Banyak pengecer yang menjual kembali minyak ke pengecer lain atau grosir. Akibatnya, harga yang diterima konsumen tidak sesuai HET,” ujar Rusmin.

3 dari 3 halaman

Instruksi Prabowo: Distribusi MinyaKita Dibantu Bulog

Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan meluncurkan produk minyak goreng curah kemasan Minyakita, yang masuk ke dalam program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait pendistribusian minyak goreng MinyaKita yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, khususnya Perum Bulog. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, kepada media saat ditemui di Jakarta, Senin (9/12).

"Arahannya MinyaKita beliau menyampaikan secara tegas Minyak kita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan khususnya Bulog," ujar Arief.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi dan pengendalian harga MinyaKita tetap berada pada angka Rp15.700 per liter sesuai kebijakan pemerintah. Pendistribusian melalui Bulog diharapkan dapat memperbaiki masalah yang selama ini terjadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

"Untuk minyak kita ya dikuasai oleh BUMN supaya bisa distribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp15.700 (per liter)," jelas dia.

Arief juga menyoroti tantangan distribusi di daerah-daerah terpencil, seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang kerap mengalami kendala suplai dan lonjakan harga. Pemerintah berkomitmen untuk mengintervensi area-area ini agar distribusi MinyaKita lebih merata.

"Suplai-suplai sampai utamanya Indonesia di bagian timur, tadi salah satu fokusnya adalah Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan lain-lain, karena di situ yang perlu intervensi dari kita semua," jelasnya.

Selain itu, Arief menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan di tingkat daerah, khususnya di wilayah terpencil dan terluar, untuk mendukung keberlanjutan distribusi bahan pokok. Ia pun menyarankan agar daerah tertentu memiliki cadangan pangan pemerintah daerah.

"Jadi cadangan pangan pemerintah sudah kita punya di Bulog. Tapi cadangan pangan pemerintah di daerah juga penting. Apalagi untuk daerah-daerah remote 3TP(tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), itu memang harus punya cadangan pangan," tambahnya.

Lima Bulan Beruntun, Minyak Goreng Alami Inflasi