Sukses

Menko Airlangga: Target Penyaluran Kredit Investasi Padat Karya Sentuh Rp 20 Triliun pada 2025

Skema Kredit Investasi Padat Karya ini dirancang khusus guna mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meluncurkan skema kredit/ pembiayaan baru yakni Kredit Investasi Padat Karya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Skema Kredit Investasi Padat Karya ini dirancang khusus guna mendukung revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas di sektor industri padat karya. Melalui skema ini, pelaku industri dapat mengakses pembiayaan untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan efisiensi produksi.

Skema kredit ini menawarkan sejumlah fitur menarik, antara lain plafon pinjaman di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar, suku bunga/ marjin yang lebih rendah dari kredit komersial, dan jangka waktu pinjaman fleksibel antara 5-8 tahun.

 

Skema kredit ini ditujukan untuk sektor-sektor industri padat karya, antara lain pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman. Untuk mendapatkan kredit ini, calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat, di  antaranya:

1. Memiliki usaha yang produktif dan layak;

2. Memiliki pengalaman usaha minimal 2 tahun; dan 

3. Memiliki paling sedikit 50 tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkat seiring peningkatan kapasitas produksi karena revitalisasi mesin yang dilakukan.

"Pemerintah menyediakan anggaran subsidi bunga/ marjin yang cukup untuk proyeksi penyaluran Skema Kredit Investasi Padat Karya ini mencapai target penyaluran sebesar Rp20 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan bukti konkret keseriusan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri padat karya nasional dan menciptakan  lapangan  kerja baru,” ujar Menko Airlangga seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 24 Desember 2024.

 

 

 

2 dari 6 halaman

Peluncuran Skema Kredit

Peluncuran skema kredit ini merupakan salah satu dari  paket kebijakan Pemerintah yang lebih luas untuk menyelamatkan dan memperkuat industri di Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi industri melalui berbagai instrumen, seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan riset dan inovasi.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3 dari 6 halaman

Pemerintah Bidik Penyaluran KUR Rp 300 Triliun pada 2025

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada 2025. Hal ini agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan berdampak besar bagi ekonomi. Selain itu, target KUR ini juga seiring kinerja KUR yang positif pada 2024.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (24/12/2024).

Pada rapat itu juga mengungkapkan sejumlah capaian program KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR pada 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target 2024. 

Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.  Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong  pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

 

4 dari 6 halaman

Kualitas Penyaluran KUR Tetap Terjaga

Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.

Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR tahun 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur. Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi pada 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” tutur Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa,24 Desember 2024.

Target Penyaluran KUR

Pada 2025, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

5 dari 6 halaman

Fokus Penyaluran KUR

Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara  program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR, antara lain: 

1.Penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 2

2.Menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025;

3. Menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan; 

4.Rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses;

5.Menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.

 

6 dari 6 halaman

Instrumen Ekonomi

Program Kredit Usaha Rakyat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam mewujudkan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Keputusan strategis yang dihasilkan dalam rapat ini, merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan menyejahterakan UMKM di Indonesia.

Dengan dukungan seluruh stakeholders, KUR diharapkan dapat  terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan  pemulihan ekonomi nasional,  sehingga  mampu  mewujudkan  cita-cita  Indonesia  yang  berdaulat,  adil,  dan  makmur.

Agenda hari ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Wakil Menteri BUMN, serta perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi, Kepala BPKP, dan Sekeretaris Kabinet.