Revitalisasi Produksi Garam di Indramayu, KKP Bakal Usul Anggaran Rp 500 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Produksi garam rakyat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dinilai potensial dikembangkan untuk mendukung pencapaian target swasembada pada 2027.

Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, di sela meninjau Gudang Garam Nasional di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Kamis, (26/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

“Produksi di sini kita bisa tingkatkan tahun depan. Saya sudah punya data kira-kira sekitar 3.000 hektare (potensinya),” kata Trenggono seperti dikutip dari Antara.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu lokasi penghasil garam di Jawa Barat, selain Kabupaten Karawang, Cirebon, dan Pangandaran. Produksi pergaraman Indramayu tersebar di empat kecamatan, yaitu Krangkeng, Losarang, Kandanghaur, dan Patrol.

Luas lahan garam produktif di Kabupaten Indramayu saat ini sebesar 1.445 hektare dengan total produksi mencapai 135.891 ton atau rata-rata produksi sekitar 94 ton/hektare.

Sebagian besar kegiatan produksi garam di Indramayu dikelola secara tradisional mengandalkan sistem pasang surut, sehingga mempengaruhi volume serta kualitas produksi.

Seiring hal itu, Trenggono menilai, program revitalisasi perlu dijalankan sehingga aktivitas pergaraman di Indramayu menjadi lebih modern. Pihaknya akan mengusulkan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk hal tersebut.

“Kami akan usulkan (anggarannya) sehingga tahun depan bisa direvitalisasi agar produksinya lebih modern,” ujar dia.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target untuk mewujudkan swasembada pangan termasuk garam industri pada tahun 2027. Sebagai langkah awal, pemerintah telah memutuskan menghentikan impor garam industri tahun 2025, kecuali untuk Chlor Alkali Plant (CAP).

Untuk mencapai target swasembada tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengembangkan beberapa program terobosan, antara lain modeling ekstensifikasi tambak garam dan intensifikasi melalui modernisasi teknologi produksi garam.

2 dari 2 halaman

Indonesia Tak Ada Lagi Impor Garam pada 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024). (Dok. Istimewa)

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa diperlukan kebijakan yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai target swasembada pangan tahun 2027 mendatang.

Penyusunan kebijakan itu termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengawasi dan mengelola pangan di sektor perikanan dan kelautan.

"Saya ambil satu contoh. Kalau mau swasembada beras itu kebijakannya audah luar biasa, hampir terkait dengan seluruh kementerian. Kemudian ada juga KKP yang sangat menentukan (seputat) lautan, ikannya, belum biodiversity yang begitu banyak, hilirisasi sektor kelautan," kata Zulhas dalam kegiatan Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Kalau di pertanian, padi perlu irigasi, ada Menteri PU. Perlu pupuk ada BUMN,” lanjutnya.

Zulhas lebih lanjut menyampaikan, untuk mengejar posisi Thailand dan Vietnam yang sudah kuat di sektor pangan. Indonesia perlu mengumpulkan bibit unggul.

"Tidak ada tawar menawar. Presiden sudah memerintahkan swasembada pangan selambatnya tahun 2027. Tapi untuk berkedaulatan secara permanen, kita memerlukan waktu lebih panjang," ucapnya.

“Sudah 10 tahun kita tidak melakukan riset bibit unggul," sebut Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulhas pun memuji kinerja Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam mengawasi sektor perikanan dan kelautan RI.

"Kami baru juga rapat kemarin. Ini Pak Sakti Wahyu Trenggono ini luar biasa. Beliau 5 tahun ini kenapa diperpanjang karena memang hebat," tuturnya.

"Beliau mengatakan kepada kami, ‘Pak Menko soal garam, saya kendalikan. Kalau saya diberi untuk mengendalikan garam, tahun depan kita tidak usah impor garam lagi. Jadi tahun depan tidak akan ada impor garam," beber Zulhas.