Pemerintah Siapkan Proyek Listrik untuk 10 Tahun, Pembangkit EBT Jadi Perhatian

Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan EBT, ia juga menyampaikan PLN akan mengadopsi teknologi smart grid dan membangun inter-island grid, yang menghubungkan jaringan listrik antar pulau, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dengan sistem ini, kapasitas EBT yang ada di Sumatera dan Kalimantan dapat dialirkan ke Pulau Jawa, yang memiliki kebutuhan listrik yang lebih tinggi.

"Jadi, itu nanti mungkin rencana ke depan, 10 tahun ke depan," kata dia.

Rencana besar ini tentunya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara energy security (keamanan energi), affordability (keterjangkauan energi untuk masyarakat), dan sustainability (keberlanjutan energi).

Sebagai bagian dari langkah ini, pemerintah memastikan bahwa PLN tetap sehat secara finansial, dengan kemampuan keuangan yang cukup untuk membangun kapasitas pembangkit listrik baru dan memastikan pasokan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Tiko optimistis melalui rencana yang ambisius ini, pemerintah berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang.

"Ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik dan tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani, mengatakan dengan adanya bottleneck atau hambatan regulasi, khususnya terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam keberlanjutan proyek-proyek besar, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 Tahun 2024.

Tujuan diterbitkannya Permen tersebut untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan proyek-proyek PLTP dan PLTS.

Eniya menyebut regulasi ini dianggap sebagai terobosan yang sangat penting dalam mempercepat perkembangan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dan tenaga surya. 

Bahkan, berkat Permen tersebut dalam beberapa minggu setelah penerapan peraturan ini, sejumlah kontrak proyek pembangkit listrik telah terjalin, dengan total nilai investasi yang tercatat mencapai 609 juta USD.

“Alhamdulillah sudah berkontrak dengan adanya debattlenecking dari Permen nomor 11 tahun 2024. Investasi mencapai USD 609 juta,” kata Eniya dalam Apreasiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Tidak hanya pada sektor pembangkit listrik, Kementerian ESDM juga mencatat capaian positif dalam pemanfaatan energi terbarukan non-listrik, khususnya dalam bidang biodiesel.

Tim Bioenergi, yang telah bekerja keras mengawal implementasi kebijakan biodiesel, berhasil mencapai produksi sebesar 12,07 juta kiloliter atau sekitar 90% dari target tahunan. 

“Ini tim bioenergi sudah luar biasa mengawal, capaian kita pada minggu ini adalah sebesar 12,07 juta kiloliter atau besar 90%. Luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Eniya juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama industri yang bergerak di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi dan tenaga surya, atas kontribusi besar mereka dalam mendorong investasi yang cukup signifikan di sektor EBT. 

Selain itu, juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang telah aktif terlibat dalam penyusunan regulasi, termasuk peran serta dalam pembahasan Keputusan Menteri (Kepmen) yang penting bagi kemajuan sektor ini.

Menurutnya, dengan adanya regulasi yang lebih mendukung dan peningkatan kapasitas dalam sektor energi baru terbarukan, Indonesia semakin optimis dalam mengembangkan potensi energi bersih yang tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.

“Seperti arahan Bapak Menteri juga, kita akan segera menambah kapasitas biodiesel ini di tahun depan, mudah-mudahan ini bisa segera kita realisasikan 40% dan Alhamdulillah bimbingan Pak Wamen sudah menjelaskan mengenai KEPMEN, sudah membuat satu regulasi,” pungkasnya.