Jelang Tahun Baru 2025, Harga Telur Tembus Rp 30 Ribu dan Cabai Rawit Rp 56 Ribu

Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 0,11 persen atau Rp20 menjadi Rp18.760 per kg; sedangkan minyak goreng curah juga turun 1,25 persen atau Rp220 menjadi Rp17.350 per kg.

Kemudian komoditas tepung terigu curah turun 2,09 persen atau Rp210 menjadi Rp9.860 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 1,53 persen atau Rp200 menjadi Rp12.870 per kg.

Berbeda dengan harga jagung di tingkat peternak naik 1,31 persen atau Rp80 menjadi Rp6.190 per kg; begitu pula harga garam halus beryodium naik 1,30 persen atau Rp150 menjadi Rp11.680 per kg.

Selanjutnya, untuk harga ikan kembung terpantau turun hingga 2,47 persen atau Rp 960 menjadi Rp 37.930 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 1,10 persen atau Rp 360 menjadi Rp 32.350 per kg; begitu pun dengan ikan bandeng juga turun 4,77 persen atau Rp 1.620 menjadi Rp32.370 per kg.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan 2024 menjadi salah satu tahun di mana harga beras biasanya tinggi pada akhir tahun, tetapi saat ini relatif stabil. Arief menjelaskan hal ini disebabkan oleh cadangan pangan pemerintah ada.

“Walaupun kondisi biasanya di Desember dan Januari produksi di bawah karena memang kita masih banyak hujan sawahnya tapi kita bisa stabilkan harga khususnya beras. Harganya baik relatif stabil karena cadangan pangan pemerintah ada,” kata Arief kepada wartawan usai menghadiri konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

Arief menjelaskan saat ini cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog mencapai 2 juta ton. Arief menambahkan untuk komitmen produksi dari Kementerian Pertanian 32 juta ton [ada 2025. 

“Tahun ini 30 juta ton, untuk tahun depan 32 juta ton cadangan pangan pemerintah yang ada di bulog ada 2 juta ton. Pak Prabowo juga menyampaikan ini merupakan cadangan pangan terbesar selama ini dalam beberapa tahun terakhir,” jelas Arief.

Arief menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengimbau pemerintah daerah harus punya neraca pangan daerah masing-masing.

Ini akan menunjukkan mana saja daerah yang menjadi daerah konsumen dan produsen. Jakarta misalnya, menurut Arief yang merupakan daerah konsumen. 

“Jadi BUMD pangannya sudah tahu kebutuhan berasnya berapa, kemudian berapa yang diambil dari daerah mana, berapa yang dicadangkan. Jadi masing-masing pemerintah daerah bertanggung jawab atas pangan di daerahnya masing-masing,” pungkasnya.