Menimbang Kenaikan PPN 12 Persen di Negara Berkembang, Apakah Kebijakan Ini Sudah Sesuai?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, tarif PPN Indonesia masih tergolong rendah. Menurutnya, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 10,4 persen sedangkan rasio pajak Brasil mencapai 24,67 persen dan Afrika Selatan 21,4 persen.

“Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah, kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sesama emerging (berkembang),” sebutnya dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin (16/12/2024).

Selain Brasil dan Afrika Selatan, tarif PPN Indonesia juga masih rendah dibandingkan dengan India dengan tarif PPN 18%, rasio pajaknya 17,3 persen, Turki dengan tarif 20 persen dan rasio pajaknya 16 persen, dan Meksiko dengan tarif PPN 16 persen dan rasio pajaknya 14,46 persen.

Selaras dengan itu, Josua juga menilai, tarif PPN Indonesia masih rendah dari rata-rata global. Menurutnya, hal itu menandakan, pemerintah membuat strategi fiskal penting tanpa mengorbankan daya beli kelompok rentan.

“Langkah ini juga diiringi asas keadilan, di mana barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN, sehingga beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat diminimalkan,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan kenaikan PPN 12 persen tidak membebani masyarakat yang rentan, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga daya beli, terutama kelompok menengah ke bawah. Langkah-langkah strategis diperlukan agar dampak kebijakan ini dapat dikelola dengan baik, termasuk melalui alokasi belanja yang efektif dan penyediaan insentif yang tepat sasaran. 

Yustinus menambahkan pemerintah sudah bekerja serempak di lapangan untuk memastikan itu, dan lain sebagainya. Pemerintah juga bisa lebih fokus ke kelompok yang relatif lebih kaya dan mampu, terutama yang belum patuh dan di luar sistem itu bisa dikejar. 

“Jadi kalau ada tambahan penerimaan yang signifikan, pemerintah juga punya keleluasaan mengambil kebijakan, apakah akan subsidi PPN beberapa program tambahan, atau akan menambah belanja yang bisa digerakkan menambah lapangan pekerjaan. Ke depan harus fokus pada skala prioritas yang memberikan dampak lebih besar,” kata Prastowo

Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah (bantuan pangan, diskon listrik 50%, dll), serta insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM; Insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya; serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 T untuk tahun 2025.

“Insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan. Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,” tutur Menkeu.

Pemerintah juga akan terus mendengar berbagai masukan dalam memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Menkeu berharap, dengan berbagai upaya ini, momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga, sekaligus melindungi masyarakat, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN.

“Ini adalah sebuah paket lengkap komprehensif. Dengan terus melihat data, mendengar semua masukan, memberikan keseimbangan dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan dan gotong royong,” tutur Menkeu.

Sebagai negara dengan pendapatan per kapita yang masih berkembang, tantangan dalam menerapkan kebijakan ini memang ada. Namun, jika stimulus dan alokasi belanja publik dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat menjadi landasan kuat untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

(*)