Celios: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Lahan Basah Korupsi

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi besar dalam kasus korupsi di Indonesia.

Pada 2023, sebanyak 791 kasus korupsi tercatat, dan sekitar 39 persen dari kasus tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan sektor ini memang memiliki potensi korupsi yang tinggi, termasuk dalam proyek-proyek infrastruktur dan non-infrastruktur, yang mencakup kasus suap dan mark-up harga.

Fikri juga menyoroti, dengan adanya ketergantungan pada birokrasi dalam penyaluran program MBG, potensi korupsi dapat semakin besar.

"Artinya, memang potensi dari program MBG untuk disalahgunakan nantinya dalam hal ke depan akan banyak potensi korupsinya akan sangat besar," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan atau kegagalan program ini sangat bergantung pada bagaimana mekanisme birokrasi bekerja, serta sejauh mana pengawasan dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. Jika tidak ada kontrol yang ketat, instansi yang terlibat dalam penyaluran program ini bisa menjadi "lahan basah" bagi praktik korupsi.

"Bagaimana rantai birokrasi yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam hal penyaluran program MBG akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana potensi kasus korupsi itu dan instansi terkait yang akan sangat besar kemungkinannya akan menjadi lumbung atau lahan basah korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara seiring kabar organisasi masyarakat (ormas) yang mengaku mendapat mandat resmi, untuk menjalankan program makan siang bergizi gratis (MBG).

Demikian disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. 

Ia menyatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Menurut dia, klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Yang membuat pihaknya prihatin yakni keberanian beberapa pihak, yang secara terang-terangan mengklaim jika pihaknya legal karena mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), lalu mengaitkan nama BGN untuk memperkuat klaim tersebut.

"Ini bukan hanya membingungkan publik, tapi juga melukai nama baik institusi kami. Hal seperti ini tidak bisa kami biarkan,” ujar Lalu Iwan dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

Seiring hal itu, Badan Gizi Nasional melalui Biro Hukum memastikan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. "Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

"Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” pesannya.

Dia menegaskan jika pihaknya tetap menjalankan program-program sesuai aturan yang berlaku, dengan memastikan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

"Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” ujar Lalu Iwan.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ada 82 juta orang yang akan mendapat alokasi makan bergizi gratis (MBG). Angka itu ditarget bisa dicapai dalam 5 tahun kedepan.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti menuturkan potensi pencapaian besar dalam program Makan Bergizi Gratis Termasuk untuk mencapai 82 juta jiwa dalam 5 tahun perjalanan program tersebut.

Untuk mencapai target itu, dibutuhkan pasokan besar dari sentra-sentra pengolahan makanan atau dapur. Setidaknya butuh sebanyak 48 ribu dapur untuk menjangkai 82 juta jiwa tadi.

"Pada program MBG ini dibutuhkan saat ini, dan identifikasi setelah lengkap exercise adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun," ujar Siliwanti dalam Economic and Financial Report 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Melihat besarnya kebutuhan tadi, dia melihat potensi program MBG sebagai pengerek ekonomi nasional. Pasalnya, skala yang besar tersebut akan melibatkan rantai pasok yang juga cukup besar.

Dampak ekonomi dari program MBG diprediksi bisa berpengaruh dari hulu ke hilir. Mulai dari sisi petani, nelayan, hingga industri kecil menengah (IKM).

"Oleh karena itu program MBG ini berpotensi menjadi salah satu pengungkit perekonomian nasional dengan menciptakan rantai pasok makanan yang besar," ujarnya.

"Mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga IKM, sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdampak positif," imbuh Siliwanti.