Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.
Baca Juga
Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.
Advertisement
Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program MBG adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi.
"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga akan disampaikan, itu tantangannya,” kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024).
Aviliani menilai tata kelola yang baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Lantaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan distribusi makanan.
Aviliani juga mencatat penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
"APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan,” ujarnya.
Ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.
Program Makan Bergizi Gratis Meluncur 6 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Bakal Lapor Prabowo
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap rencana peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu akan dimulai pada 6 Januari 2025, pekan depan.
Rencana peluncuran MBG ini menyambung berbagai rangkaian uji coba di banyak daerah. Dadan menegaskan, jika tak ada perubahan maka peluncuran Makan Bergizi Gratis akan dilakukan pada 6 Januari 2025.
"Jika semua sesuai planning tanggal 6 Januari (2025)," kata Dadan kepada Liputan6.com, Senin (30/12/2024).
Dia mengatakan dalam waktu dekat akan lebih dulu menghadap Presiden Prabowo. Dia akan melaporkan rencana program itu untuk 1 tahun ke depan.
"Untuk detilnya saya laporkan Presiden terlebih dahulu," ucapnya.
Sebelumnya, Dadan mengungkap setidaknya pada tahap awal pada 2025 ada sebanyak 3 juta orang yang sebagai penerima program MBG. Dia menargetkan pada Agustus 2025, penerima MBG bisa mencapai lebih dsri 15 juta orang.
"Minimal 15 juta (orang) mulai Agustus (2025)," tegasnya.
Butuh 48 Ribu Dapur
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ada 82 juta orang yang akan mendapat alokasi makan bergizi gratis (program MBG). Angka itu ditarget bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan.
Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti menuturkan potensi pencapaian besar dalam program Makan Bergizi Gratis Termasuk untuk mencapai 82 juta jiwa dalam 5 tahun perjalanan program tersebut.
Untuk mencapai target itu, dibutuhkan pasokan besar dari sentra-sentra pengolahan makanan atau dapur. Setidaknya butuh sebanyak 48 ribu dapur untuk menjangkai 82 juta jiwa tadi.
Advertisement
Pengungkit Perekonomian
"Pada program MBG ini dibutuhkan saat ini, dan identifikasi setelah lengkap exercise adalah dibutuhkan sekitar 48 ribu dapur atau unit layanan untuk menyediakan makanan bergizi bagi total 82 juta jiwa dalam 5 tahun," ujar Siliwanti dalam Economic and Financial Report 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Melihat besarnya kebutuhan tadi, dia melihat potensi program MBG sebagai pengerek ekonomi nasional. Lantaran, skala yang besar tersebut akan melibatkan rantai pasok yang juga cukup besar.
Dampak ekonomi dari program MBG diprediksi bisa berpengaruh dari hulu ke hilir. Mulai dari sisi petani, nelayan, hingga industri kecil menengah (IKM).
"Oleh karena itu program MBG ini berpotensi menjadi salah satu pengungkit perekonomian nasional dengan menciptakan rantai pasok makanan yang besar," ujarnya.
"Mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga IKM, sehingga sektor ketenagakerjaan juga akan terdampak positif," imbuh Siliwanti.
Perbankan Ambil Peran
Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat apresiasi atas komitmennya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Tak hanya program pemerintah, BRI juga secara langsung memberi kontribusi terbesar secara finansial bagi negara.
Pengamat Komunikasi Korporasi Fatimah Ibtisam menilai langkah cepat BRI mendukung program makan bergizi gratis membuktikan status perusahaan negara ini sebagai salah satu yang terbesar. Tak hanya besar memberikan manfaat finansial, peran BRI juga memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat.
"Kita tahu bersama sumbangsih BRI yang mencatat Rp 25,7 triliun yang merupakan sumbangsih dividen terbesar BUMN bagi negara. Sumbangsih dalam pelayanan juga sangat besar terlihat dari dukungan BRI pada program penting pemerintah, seperti kredit untuk rakyat serta pembiayaan bagi UMKM penyelenggara makan bergizi gratis," ujar Fatimah, dikutip Rabu (18/12/2024).
Respons positif BRI terhadap instruksi Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung program pro rakyat pemerintahan Prabowo pun dinilai kongkret.
Pengamat ekonomi Toto Pranoto menilai langkah BRI sudah sejalan dengan peran mereka sebagai holding ultra mikro. “Ini respons yang seharusnya oleh BRI, sebagai holding ultra mikro, untuk membantu pemberdayaan pengusaha mikro/kecil,” ujar Toto.
Advertisement
Perlu Pelatihan
Toto menekankan komitmen BRI bukan hanya sebatas memberikan modal usaha, tetapi juga harus menyentuh aspek teknis lainnya, seperti pelatihan kewirausahaan. Dalam hal ini, BRI bisa memaksimalkan peran anak perusahaannya, Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai operator kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
Menindaklanjuti kesiapan BRI untuk menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi, Toto mengharapkan agar bank tersebut dapat segera mengambil langkah teknis.
“BRI bisa ambil inisiatif untuk mempromosikan pendaftaran mitra usaha mikro/kecil, dengan syarat yang ditetapkan, untuk akses pembiayaan modal kerja,” ujarnya.