Program Makan Bergizi Gratis Persempit Kesenjangan Pangan?

Menu Makan Bergizi Gratis Kian Diminati Siswa-Siswi di Tangerang, Ternyata Ini Rahasianya — Pembiasaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Senin, (09/9/2024).

Liputan6.com, Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijadwalkan dimulai pada 6 Januari 2025. Masyarakat berharap program ini bisa mempersempit kesejangan pangan antara kelas menengah bawah dan menengah atas.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai kesenjangan pangan saat ini masih cukup lebar. Misalnya soal akses pangan bergizi antara kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah dan menengah atas.

"Kita bisa lihat juga perbedaan satu sisi ekonomi dan geografis itu menyisakan persoalan akses dan utilisasi pangan. Keluarga miskin kualitas dan potensi makannya tidak sebaik keluarga yang lebih mampu," ujar Said Abdullah kepada Liputan6.com, Senin (30/12/2024).

Dia berharap anak-anak di semua kalangan bisa mendapatkan akses yang cukup ke makan bergizi. Melalui pembagian makanan sesuai standar yang sudah ditetapkan, harapannya tujuan itu bisa dicapai.

"Pertanyaannya adalah apakah program ini bisa memperpendek kesenjangan itu? Artinya anak-anak punya hak yang sama, punya situasi dan keadilan yang sama juga terkait pangan," jelasnya.

Dia menerangkan, sesuai amanat Undang-Undang Pangan, setiap individu harus memiliki akses pada makanan bergizi. Dampaknya, kehidupannya bisa lebih produktif.

"Kita bisa lihat hari ini terjadi ketimpangan yang lebar antar keluarga yang kelas menengah atas dan bawah ya, terutama akses dan ketahanan pangan ya dan program ini harus bisa menjawab bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama juga," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Kadin Ingatkan Potensi Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.

Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program MBG adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi.

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga akan disampaikan, itu tantangannya,” kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024).

Aviliani menilai tata kelola yang baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

3 dari 3 halaman

Libatkan Banyak Pihak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan metode prasmanan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi ahli gizi, program ini mendukung kesehatan generasi muda. (Foto: Ist)

Lantaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan distribusi makanan.

Aviliani juga mencatat penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

"APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan,” ujarnya.

Ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.