Rupiah Perkasa dari Dolar AS Jelang Malam Tahun Baru 2025

Pasar juga masih mengamati perkembangan pejabat presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang menghadapi pemungutan suara pemakzulan, di tengah krisis politik yang dipicu oleh sidang pertama Mahkamah Konstitusi tentang darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol yang berlaku singkat.

Adapun Bank Dunia yang menaikkan proyeksinya terkait pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025.

Namun, badan keuangan global itu memperingatkan bahwa kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lesu, bersama dengan hambatan di sektor properti, akan tetap menjadi hambatan tahun depan.

Pasar Respon Positif Kebijakan PPN 12%

“Pasar merespon positif tentang pemberlakuan PPN 12% yang akan akan berlaku di Januari 2025 sebagai langkah strategis dari pemerintah namun penuh tantangan,” ungkap Ibrahim.

Seperti diketahui, kenaikan PPN ini bertujuan untuk memperkuat ruang fiskal guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kebijakan ini bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian. Langkah ini juga diiringi asas keadilan, karena barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN, sehingga beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat diminimalkan.

Data Kemenkeu menunjukkan, setengah dari insentif PPN dinikmati masyarakat mampu. Contoh kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN misalnya daging premium seperti wagyu dan daging kobe.

Begitu juga dengan jasa premium seperti sekolah internasional dan layanan kesehatan VIP. Hal tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah untuk menaikkan PPN ketimbang pajak penghasilan (PPh) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Basis pajak PPh lebih kecil dibandingkan PPN, karena hanya dikenakan pada wajib pajak tertentu. Dengan demikian, potensi penerimaan negara dari PPh lebih terbatas dibandingkan PPN yang berlaku luas.