Pengangkatan Honorer jadi PPPK Terhambat Keterbatasan Anggaran

Mencermati hal ini, Rini mengimbau kepada para Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah, termasuk para pengelola kepegawaian, untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non ASN. Baik yang lulus melalui PPPK penuh waktu, maupun karena keterbatasan anggaran menjadikan pegawai non-m ASN menjadi PPPK paruh waktu.

"Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah," pintanya.

Rini juga menegaskan, apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena instansi PPK tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai honorer menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

"Pastikan juga aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran peserta dari pegawai non ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan perekrutan bagi mereka yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi," ungkap Rini. 

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, Keputusan Menteri PANRB Nomor 634/2024 sejatinya memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang sempat mendaftar CPNS namun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat seleksi administrasi. Begitu juga dengan non ASN yang juga dinyatakan TMS pada seleksi PPPK tahap I.

Namun berdasarkan data per 29 Desember 2024, masih banyak tenaga non ASN yang terdapat dalam database BKN, belum mendaftar atau menyelesaikan pendaftaran PPPK pada SSCASN.

"Oleh karena itu BKN dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelesaian energi non ASN ini, maka kita setuju untuk melakukan perpanjangan jadwal pendaftaran selama 7 hari kalender setelah tanggal 31 Desember 2024," tuturnya.