Makan Bergizi Gratis: Gimmick Pemilu 2029 atau Solusi Nyata?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan metode prasmanan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi ahli gizi, program ini mendukung kesehatan generasi muda. (Foto: Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari peneliti di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bakhrul Fikri.

Fikri menilai bahwa program makan bergizi gratis lebih berfungsi sebagai gimmick politik menjelang Pemilu 2029, daripada sebagai solusi riil untuk masalah kemiskinan dan ketahanan pangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Fikri, program makan bergizi gratis terkesan sebagai langkah populis yang dilakukan hanya untuk menarik simpati publik menjelang pemilu mendatang.

"Ini terkesan gimmick, karena ya seperti kebijakan populis lainnya program MBG ini terlalu memaksakan dan hanya mengincar simpati masyarakat dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu di 2029 nanti," kata Bakhrul Fikri dalam Diskusi Publik terkait Makan Begizi Gratis, di Jakarta, dittulis Selasa (31/12/2024).

Di sisi lain, ia menilai program Makan Bergizi Gratis ini berpotensi besar menimbulkan penyimpangan, seperti pertama, korupsi dalam pengadaan barang dan distribusi bahan makanan.

Penyimpangan

Rantai birokrasi yang panjang, ditambah dengan keterlibatan banyak institusi Pemerintah dari pusat hingga daerah, membuka peluang bagi praktik korupsi.

Penyimpangan dapat terjadi dalam proses tender pengadaan bahan makanan, di mana pejabat atau pihak terkait berusaha memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi, atau bahkan melakukan penerimaan suap untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Antar pejabat dan penyedia bahan makanan, terkait bagaimana memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi, penerimaan suap dan laiinnya, yang pada intinya potensi korupsi dalam program MBG nanti kemungkinan akan terjadi sangat besar dalam pengadaan dan distribusi makanan," ujarnya.

Penyimpangan kedua, yakni pemalsuan data penerima manfaat MBG. Ketidakjelasan mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan, seperti usia anak sekolah, sekolah mana yang berhak menerima program MBG, dan pendapatan orangtua, menciptakan ruang untuk manipulasi data.

Pengawasan

Ketiga, penyelewengan terkait pengelolaan dana dan anggaran program MBG. Keempat, yakni penyimpangan dalam proses pengawasan dan evaluasi program tersebut.

Menurutnya, pengawasan yang lemah bisa membuka kesempatan bagi pihak yang terlibat dalam program untuk melakukan penyimpangan, baik dalam hal distribusi, kualitas bahan makanan, maupun dalam penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

2 dari 4 halaman

Kadin Ingatkan Potensi Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menu Makan Bergizi Gratis Kian Diminati Siswa-Siswi di Tangerang, Ternyata Ini Rahasianya — Pembiasaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Senin, (09/9/2024).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.

Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program MBG adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses distribusi dan penyediaan makanan bergizi.

"Keterkaitan dengan implementasi dari makan gratis itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga akan disampaikan, itu tantangannya,” kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024).

Aviliani menilai tata kelola yang baik sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Lantaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan distribusi makanan.

Aviliani juga mencatat penyaluran anggaran dari APBN ke daerah akan cukup besar, lantaran ada program MBG, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.

"APBN sendiri kalau kita lihat memang dana ke daerah akan cukup banyak dengan makan gratis atau makan bergizi, karena itu akan melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan,” ujarnya.

Ia pun berharap pengawasan yang ketat dan koordinasi antar berbagai kementerian serta pihak terkait bisa diperkuat untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik.

3 dari 4 halaman

Program Makan Bergizi Gratis Meluncur 6 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Bakal Lapor Prabowo

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap rencana peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu akan dimulai pada 6 Januari 2025, pekan depan.

Rencana peluncuran MBG ini menyambung berbagai rangkaian uji coba di banyak daerah. Dadan menegaskan, jika tak ada perubahan maka peluncuran Makan Bergizi Gratis akan dilakukan pada 6 Januari 2025.

"Jika semua sesuai planning tanggal 6 Januari (2025)," kata Dadan kepada Liputan6.com, Senin (30/12/2024).

Dia mengatakan dalam waktu dekat akan lebih dulu menghadap Presiden Prabowo. Dia akan melaporkan rencana program itu untuk 1 tahun ke depan.

"Untuk detilnya saya laporkan Presiden terlebih dahulu," ucapnya.

Sebelumnya, Dadan mengungkap setidaknya pada tahap awal pada 2025 ada sebanyak 3 juta orang yang sebagai penerima program MBG. Dia menargetkan pada Agustus 2025, penerima MBG bisa mencapai lebih dsri 15 juta orang.

"Minimal 15 juta (orang) mulai Agustus (2025)," tegasnya.

4 dari 4 halaman

Butuh 48 Ribu Dapur

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ada 82 juta orang yang akan mendapat alokasi makan bergizi gratis (program MBG). Angka itu ditarget bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan.Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti menuturkan potensi pencapaian besar dalam program Makan Bergizi Gratis Termasuk untuk mencapai 82 juta jiwa dalam 5 tahun perjalanan program tersebut.

Untuk mencapai target itu, dibutuhkan pasokan besar dari sentra-sentra pengolahan makanan atau dapur. Setidaknya butuh sebanyak 48 ribu dapur untuk menjangkai 82 juta jiwa tadi.

Di Banda Aceh, Harga Ikan Segar Naik